Nusawarta.id, Lombok Timur — Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penguatan program perlindungan sosial dan penyediaan fasilitas pendukung. Hal tersebut disampaikannya saat bertemu langsung dengan para nelayan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, baru-baru ini.
Dalam kesempatan itu, Trenggono memastikan program asuransi bagi nelayan segera direalisasikan. Ia menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan kuota sebanyak 270 ribu asuransi yang akan dibagikan kepada nelayan di berbagai daerah, termasuk di Lombok Timur. Program ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi nelayan saat melaut serta melindungi mereka dari berbagai risiko kerja.
“Ya, asuransi nanti akan segera diurus. Kami akan hitung jumlah kebutuhan di daerah, termasuk di Lombok Timur,” ujar Trenggono, Senin (2/3/2026).
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan sebagai bentuk nyata perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.
Baca Juga : Menteri KKP Jalin Kolaborasi dengan Kadin: Kembangkan Sektor Budidaya Perikanan RI
Selain asuransi, KKP juga menyiapkan dukungan berupa bantuan sarana produksi. Trenggono memastikan kementeriannya akan menyalurkan sepuluh unit kapal dan sejumlah mesin untuk kapal nelayan guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi penangkapan ikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga nelayan.
Dalam hal pemenuhan kebutuhan bahan bakar, Trenggono menegaskan rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di setiap Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pembangunan SPBN ini telah dikoordinasikan dengan Pertamina dan BP Migas.
“Setiap kampung nelayan nanti akan diadakan SPBN. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah,” katanya.
Saat mengunjungi KNMP Ekas Buana di Kecamatan Jerowaru, Trenggono turut meninjau kualitas infrastruktur yang dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektare milik pemerintah daerah. KNMP Ekas Buana merupakan satu dari tiga kampung nelayan percontohan di NTB yang diharapkan mampu menjadi model pengembangan kawasan nelayan modern dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan agar seluruh fasilitas yang tersedia dikelola secara optimal melalui Koperasi Desa Merah Putih. “Kalau senang, tolong dijaga, dikelola, dan dirawat. Ini milik bersama,” tegasnya.
Baca Juga : Menteri KKP Sakti: Sudah Tahu Dalang Pagar Laut di Tangerang, Siapa?
Trenggono juga meminta Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk menata keramba jaring apung di kawasan tersebut agar lebih tertib dan ramah lingkungan.
Sementara itu, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menyampaikan dukungannya terhadap program KKP. Ia menilai kehadiran SPBN sangat penting untuk melengkapi fasilitas di KNMP Ekas Buana. “Kami berharap KKP dapat membantu proses perizinan. Pemda siap mendukung pengelolaan melalui BUMD agar nelayan lebih mudah mendapatkan bahan bakar,” ujarnya.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap kesejahteraan nelayan dapat meningkat secara signifikan dan angka kemiskinan di wilayah pesisir dapat ditekan dalam dua tahun ke depan.
