Nusawarta.id, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Cilacap. Ia menegaskan pentingnya integritas bagi seluruh pejabat publik di wilayahnya, mulai dari kepala daerah hingga aparatur sipil negara (ASN).
Kasus yang menjerat Bupati Cilacap dalam OTT KPK tersebut menambah panjang daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung perkara korupsi. Sebelumnya, kepala daerah di Kabupaten Pati dan Kabupaten Pekalongan juga tersangkut kasus serupa. Kondisi ini membuat Luthfi mengaku prihatin dan kembali menekankan pentingnya komitmen terhadap integritas dalam menjalankan amanah jabatan.
“Persoalan integritas ini sudah berulang kali saya ingatkan dan tekankan kepada para kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga ASN di Jawa Tengah,” kata Luthfi di Semarang, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini telah melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi dengan menggandeng KPK melalui program koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah). Dalam program tersebut, para kepala daerah, termasuk anggota DPRD, secara rutin mendapatkan pengarahan terkait tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Baca Juga : JMN Ancam Turun ke Jalan, Desak KPK Tangkap Eks Wamenag Saiful Rahmat Dasuki
Luthfi menambahkan, pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia beberapa waktu lalu, seluruh pejabat di lingkungan pemerintah daerah juga telah diingatkan agar tidak bermain-main dengan anggaran negara maupun daerah. Ia menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat.
Terkait proses hukum yang tengah berjalan di Kabupaten Cilacap, Luthfi menyatakan menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK. Ia menilai, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik agar lebih berhati-hati dan menjunjung tinggi integritas.
“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya para bupati dan wali kota, agar memiliki integritas yang kuat. Integritas tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” tegasnya.
Ia menilai, integritas yang kuat tercermin dari sikap tidak menyalahgunakan kewenangan serta menjalankan pemerintahan secara profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, prinsip pemerintahan yang bersih dan baik atau clean governance dan good governance harus menjadi pedoman utama dalam menjalankan birokrasi.
Lebih lanjut, Luthfi memastikan pemerintah provinsi akan terus memantau jalannya pemerintahan di Cilacap agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Ia menginstruksikan seluruh jajaran birokrasi setempat untuk menjaga stabilitas pemerintahan meski kepala daerahnya tengah berhadapan dengan proses hukum.
Menurutnya, pelayanan publik tidak boleh terganggu, terlebih saat pemerintah daerah tengah bersiap menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026 yang diperkirakan akan meningkatkan mobilitas masyarakat secara signifikan.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Apalagi saat ini kita sedang bersiap menghadapi arus mudik dan balik Lebaran, yang membutuhkan kesiapan dan kerja ekstra dari pemerintah daerah,” ujar Luthfi.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih harus terus diperkuat, demi menjaga kepercayaan publik serta memastikan pembangunan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.
