Nusawarta.id, Banjarmasin – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Syafrudin Noor, SE., S.Sos., menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Pengendalian Banjir Kawasan Wilayah Banua Enam yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, Rabu (11/2). Kegiatan tersebut digelar di Aula KH. Dr. Idham Khalid, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Kehadiran Bupati HSS dalam rapat tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Drs. H. Muhammad Noor, M.AP., serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Partisipasi lengkap jajaran Pemerintah Kabupaten HSS ini menjadi wujud keseriusan dan komitmen daerah dalam menangani persoalan banjir yang selama ini kerap mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat.
Rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bappeda Provinsi Kalsel itu merupakan langkah strategis dalam percepatan pengendalian banjir di kawasan Banua Enam. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong yang berada dalam lingkup hidrologi Wilayah Sungai (WS) Barito.
Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial oleh masing-masing daerah. Menurutnya, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas kabupaten/kota yang terintegrasi, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Baca Juga : Wakil Bupati HSS Hadiri Tradisi Penyambutan Ramadan di Desa Pisangan Getek
“Alhamdulillah hari ini kita hadir bersama-sama, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Banua Anam beserta jajaran dinas terkait untuk membahas persoalan banjir ini. Jangan sampai ini menjadi seremonial saja. Jadi harus ada aksi yang dilakukan,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, Gubernur menekankan pentingnya perencanaan pembangunan sodetan, yakni saluran air buatan untuk mengalihkan sebagian debit air sungai saat volume meningkat. Upaya tersebut dinilai mampu mengurangi beban aliran sungai utama sehingga dapat meminimalisir potensi banjir, terutama di kawasan padat penduduk. Pemerintah Provinsi, lanjutnya, akan mengalokasikan anggaran pada perubahan tahun berjalan untuk mendukung realisasi program tersebut.
Rakor yang dihadiri enam kepala daerah di kawasan Banua Enam itu juga ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Program Terpadu Penanganan Pengendalian Banjir Kawasan Banua Anam. Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen bersama untuk melaksanakan program pengendalian banjir secara terkoordinasi dan terpadu lintas wilayah administrasi guna menekan dampak sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam forum itu, Bupati HSS H. Syafrudin Noor menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten HSS terus melakukan langkah-langkah strategis, antara lain normalisasi sungai, khususnya Sungai Amandit yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) III, serta perencanaan pembangunan sodetan di sejumlah titik rawan.
Selain itu, kegiatan turut diisi dengan pemaparan Rencana Aksi Pengendalian Banjir WS Barito oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III serta konsep pengendalian banjir kawasan Banua Anam berdasarkan desain perencanaan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan lahir komitmen nyata dan aksi konkret dalam menghadirkan sistem pengendalian banjir yang lebih efektif, terencana, dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi keselamatan warga serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Banua Enam.
