Nusawarta.id, New York – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, Palestina. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Solusi Dua Negara di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/2025).
“Kita mengecam segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Karena itu, hari ini dengan penuh martabat kita berkumpul untuk mengambil tanggung jawab sejarah kita,” ujar Prabowo dalam forum bertajuk Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara.
Presiden menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, di mana ribuan korban jiwa berjatuhan, termasuk perempuan dan anak-anak. Ia menilai situasi tersebut kian memburuk akibat bencana kelaparan dan malapetaka kemanusiaan yang terjadi di hadapan mata dunia.
Baca Juga 141 Tokoh Terima Anugerah Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo
“Bencana kemanusiaan di Gaza harus dihentikan. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, rasa takut, dan kecurigaan,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya implementasi solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel. Ia juga menyerukan agar komunitas internasional memikul tanggung jawab sejarah, tidak hanya untuk Palestina, tetapi juga bagi masa depan Israel dan kredibilitas PBB.
Sebagai bentuk komitmen Indonesia, Prabowo menyatakan kesiapan Tanah Air untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian, termasuk dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian.
“Wujudkan perdamaian segera. Kita membutuhkan perdamaian,” pungkasnya.
KTT yang digelar di New York tersebut dihadiri oleh 33 pemimpin delegasi dari berbagai negara serta organisasi internasional seperti Uni Eropa dan Liga Arab. Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai, serta Wakil Tetap RI untuk PBB Umar Hadi. (Ki/Red).
