Nusawarta.id — Banjarmasin. Presiden Prabowo Subianto telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Indonesia ke 2, Soeharto pada 10 November 2025 yang lalu. Pro kontra langsung mewarnai masyarakat. Namun di mata akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Mansyur, S.Pd., M.Hum., keputusan tersebut sudah sesuai dengan berbagai pertimbangan dan alasan historis.
Di bidang ekonomi, setelah krisis ekonomi pada awal 1960-an, Soeharto berhasil membawa Indonesia keluar dari keadaan tersebut. Pada tahun 1966, Indonesia sempat mengalami inflasi hingga 650% yang berhasil ditekan hingga di bawah 20% pada awal 1970-an. Bahkan pada periode 1986 hingga 1996, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata lebih dari 7% per tahun. Penurunan kemiskinan yang signifikan juga tercatat, dengan angka kemiskinan menurun drastis dari 50% lebih pada 1970-an, menjadi sekitar 11% pada tahun 1996.
Ketika diwawancarai pada Selasa (25/11/2025), Mansyur menjelaskan bahwa pemerintahan Orde Baru memperkenalkan kebijakan pembangunan yang sistemik dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup deregulasi, pembukaan investasi asing, dan industrialisasi yang berhasil meningkatkan sektor manufaktur Indonesia. Indonesia juga mengembangkan sumber daya alam secara lebih efisien, serta meningkatkan proporsi sektor manufaktur dalam Produk Domestik Bruto.
Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP ULM tersebut menambahkan program swasembada beras yang tercapai pada 1984 adalah salah satu pencapaian signifikan dalam meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.
“Pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya di luar Jawa menjadi dasar penting untuk pemerataan pembangunan. Program transmigrasi juga dijalankan Soeharto untuk menyebarkan pembangunan ke daerah luar Jawa,” ungkap Mansyur.
Kemudian setelah peristiwa 1965-66 yang hampir menghancurkan negara, Soeharto berhasil membawa Indonesia ke dalam kondisi stabil politik, meskipun melalui pemerintahan yang otoriter.
“Pemerintahan Orde Baru yang berjalan selama 32 tahun memberikan waktu yang cukup untuk membangun dan memperkuat negara, meskipun terjadi pembatasan kebebasan politik,” kata Mansyur.
Baca juga : Ketua HMI Kandangan Mengapresiasi Keputusan Pemerintah Memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
Berdasarkan kontribusi signifikan Soeharto dalam berbagai aspek pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, maka Mansyur berkesimpulan bahwa Soeharto memiliki alasan yang kuat untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. (Arm/Red)
