Nusawarta.id – Jakarta. Daulat Energi Nasional (DEN) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Pasalnya, sejak tahun 2021 hingga saat ini RUU EBT yang telah diusulkan oleh pemerintah dan dibahas di DPR belum juga sampai pada kesepahaman dan kesepakatan bersama.
Di satu sisi pemerintah sangat intens menggaungkan banyak program dan upaya memfasilitas akselerasi transisi energi, namun di sisi lain belum ada penguatan payung hukum dalam pelaksanaannya.
“Akibat dari langkah yang diambil pemerintah dapat berpotensi terjadi greenflation atau Inflasi hijau muncul tantangan dalam proses transisi energi di indonesia” ujar presidium DEN, Rahmat Hidayat setelah sesi Diskusi Publik bertempat di John’s Pardede International Hotel, Jakarta Pusat, Jum’at (8/3/2024).
Peluang greenflation menurut Rahmat adalah dengan masifnya transformasi transisi energi di sektor industri hingga rumah tangga dapat mempercepat capaian target pengurangan emisi nasional 31,89% di tahun 2030.
“Pemerintah juga berkesempatan menarik banyak investasi dalam masa transisi energi ketika sudah ada dasar hukum yang pasti,” sebut Rahmat.
Adapun tantangan greenflation yakni dapat menghambat terlaksananya Peta Jalan Net Zero Emission (NZE) Indonesia seperti yang dirumuskan oleh pemerintah.
“Besarnya modal awal di tengah terbatasnya anggaran jika hanya tergantung pada APBN, minimnya inovasi teknologi dalam bidang EBT, dan kurangnya kompetensi SDM juga menjadi tantangan nyata yang harus siap dihadapi bersama,” jelasnya.
Melalui diskusi publik yang dihadiri perwakilan Balai Besar Survei dan Pengujian, Ketenagalistrikan, Energi Baru, dan Konservasi Energi (BBSP KEBTKE) Kementerian ESDM, Paber Sinaga dan Aktivis dan Pemerhati Pembangunan Bidang Energi, Muhamad Ikram Pelesa sepakat bahwa kolaborasi menjadi pintu paling penting untuk menyukseskan transisi energi di Indonesia.
“Para narasumber sependapat jika langkah bottom up melalui kerja sama dengan kelompok masyarakat, organisasi perkumpulan, mahasiswa, bahkan organisasi kepemudaan penting digalangkan intens oleh pemerintah sebelum akhirnya RUU EBT disahkan,” terang Rahmat.
Kegiatan yang bertajuk Menjawab Tantangan Greenflation tersebut juga dihadiri peserta dari berbagai latar belakang seperti perwakilan perusahaan seperti Bumi Energi Surya (BES), kemudian dari kalangan aktivis dan pemuda diwakili oleh HMI, PMII, Karang Taruna, dan pemerhati energi. (San/Red)
