Nusawarta.id – Banjarmasin. Pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 sudah memasuki tahapan kampanye. Para peserta Pemilu bersama dengan para pendukungnya berlomba-lomba merebut hati masyarakat agar bisa terpilih nantinya. Tak jarang ada oknum yang ingin manfaatkan kewenangan aparatur negara untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bisa menciderai penyelenggaraan Pemilu.
Melihat fenomena tersebut, akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Moh. Yamin M.Pd menekankan lagi pentingnya aparatur negara menjaga netralitas demi menjamin Pemilu yang adil dan bermartabat. Hal ini disampaikannya pada Rapat Konsolidasi Daerah KPU Provinsi Kalsel di salah satu hotel Kota Banjarmasin pada, Sabtu (16/12/2023).
“TNI, Polri, ASN, maupun KPU dan Bawaslu harus mampu menjaga independensi dalam gelaran Pemilu 2024” ungkap Dr Moh. Yamin.
Berdasarkan Undang-Undang, ASN mempunyai hak polik dan hak suara dalam Pemilu. Oleh karena itu Dr. Moh. Yamin berpesan agar para ASN bisa berpolitik sesuai dengan hati nuraninya, tidak melanggar aturan.
“Jika ingin melihat kampanye untuk mengetahui visi misi peserta Pemilu, baiknya hanya ikut acara publik yang menghadirkan masyarakat banyak, jangan ikut di acara internal atau tertutup.” tambahnya.
Senada dengan itu, perwakilan dari Badan Intelijen Daerah Provinsi Kalsel, Abdas Raga menjelaskan bahwa ketidaknetralan aparatur negara merupakan salah satu ancaman yang dapat mengganggu kelancaran Pemilu. Oleh karena itu pihaknya berharap kasus pelanggaran tersebut tidak terjadi di Provinsi Kalsel.
“Intelijen negara berperan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam mencegah dan menanggulangi segala ancaman pada proses penyelenggaran Pemilu. Jadi kami akan membantu pengawas Pemilu untuk deteksi kemungkinan pelanggaran yang bisa terjadi” kata Abdas.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Kalsel, Muhammad Radini M.H menerangkan fungsi Bawaslu dalam Pemilu adalah untuk melegitimasi proses penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu hadir untuk memastikan bahwa sistem demokrasi ini dipercaya dan diterima hasilnya oleh masyarakat.
“Bawaslu akan memastikan netralitas TNI, Polri, ASN dan penyelenggara Pemilu. Hal ini sangat penting untuk menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.” ujarnya. (Arm/Red)
