Nusawarta.id – Hulu Sungai Tengah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupeten HST 2025. Bupati HST H Aulia Oktafiandi membuka secara langsung acara tersebut di Pendopo HST pada Rabu (27/3/2024).
“Melalui Musrenbang ini, kita berharap dapat menumbuhkembangkan partisipasi dan peran aktif seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan. Maka seluruh program kegiatan maupun rincian kegiatan yang disusun harus dapat menjadi arah bagi seluruh stake holder dalam perencanaan pembangunan,” ujar H Aulia.
Perencanaan pembangunan daerah Kab HST tahun 2025 ini memfokuskan pada upaya pemulihan ekonomi. Temanya adalah penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan tata kelola.
Bupati HST menekankan aspek kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah harus menjadi perhatian utama dalam melaksanakan pembangunan.
“Untuk mencapai hal tersebut perlu kerja keras, inovasi, sinkronisasi, dan sinergi program kegiatan. Semua pihak harus terlibat, baik itu secara vertikal dengan pemerintah Pusat dan Provinsi, maupun secara horizontal antar SKPD,” tambahnya.
Perwakilan Warga Beri Masukan RKPD tahun 2025
Tampak hadir dalam Musrenbang perwakilan Bappeda Provinsi Kalsel, unsur Forkopimda se-Kabupaten HST, Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Pembakal, aparat keamanan, serta perwakilan organisasi masyarakat pemangku kepentingan. Mereka pun menyampaikan berbagai saran untuk bisa masuk dalam RKPD tahun 2025.
Salah satunya adalah Ketua Forum Anak Kabupaten HST Ghinaa Nur yang meminta penambahan zona bermain anak yang masih sangat kurang. Selain itu pihaknya juga meminta adanya Zona Selamat Sekolah untuk sekolah-sekolah yang berada di tepi jalan provinsi.
Kemudian perwakilan LSM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) HST meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan Perda terkait pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat adat yang tinggal pegunungan Meratus. Para tokoh masyarakat adat siap bekerja sama untuk menyusun Perda tersebut demi kebaikan bersama.
Perwakilan mahasiswa juga tidak mau kalah untuk menyampaikan aspirasinya. Contohnya HMI cabang Barabai meminta fasilitas infrastruktur untuk pemuda sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan. Salah satunya gedung pemuda di jalan bypass agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kepemudaan. (Arm/Red)
