Nusawarta.id – Batulicin. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) ke-2 terkait penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) untuk periode 2025-2029. Acara tersebut berlangsung pada Rabu (6/11/2024) di Mahligai Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.
Kepala Pelaksana BPBD Tanah Bumbu, Sulhadi, yang diwakili oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Christina Dewi Untari, membuka secara resmi ekspose laporan antara ini. Christina menjelaskan bahwa kegiatan FGD ini merupakan tindak lanjut dari hasil asistensi antara BPBD Tanah Bumbu dan Tim Ahli Dokumen KRB di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Tujuan dari FGD ini adalah untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak, guna memaksimalkan penyusunan dokumen KRB. Dengan demikian, kita dapat mengurangi potensi risiko bencana di Tanah Bumbu selama lima tahun ke depan,” ujar Christina Dewi Untari.
Pentingnya Kajian Risiko Bencana dalam Pembangunan Daerah
Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan dokumen strategis yang berperan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan KRB didasarkan pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, yang mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk menyusun peta risiko dan rencana penanggulangan bencana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta meminimalkan dampak bencana.
Dokumen KRB Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2029 akan menjadi landasan penting dalam mengukur dan memetakan berbagai potensi bencana yang mungkin terjadi, seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, hingga potensi bencana lainnya yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Dengan adanya dokumen ini, Pemkab Tanbu diharapkan dapat menyusun kebijakan yang tepat guna melindungi masyarakat dan aset daerah dari ancaman bencana.
Sinergi Antar-Instansi untuk Mewujudkan Tanbu Tangguh Bencana
FGD kali ini melibatkan berbagai instansi terkait seperti BPS, KPH Kusan, Manggala Agni, KSOP Kelas III Kotabaru – Batulicin, Kemenag Tanbu, dan unsur Kecamatan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga, khususnya dalam pengumpulan data, analisis risiko, serta penyusunan strategi mitigasi.
“Kerjasama antar-instansi sangat penting dalam penyusunan KRB ini. Sebab, penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tugas BPBD, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat mewujudkan Tanah Bumbu yang tangguh bencana,” kata Christina.
Edukasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat sebagai Kunci
Selain penyusunan dokumen, BPBD Tanah Bumbu juga berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Salah satu program prioritas adalah edukasi dan simulasi kesiapsiagaan bencana yang melibatkan masyarakat di wilayah rawan bencana.
Upaya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan berbasis masyarakat sebagai pilar utama dalam mitigasi risiko bencana.
“Dengan adanya program edukasi dan simulasi, kami berharap masyarakat dapat lebih tanggap dan siap menghadapi bencana. Sehingga, dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir,” pungkas Christina Dewi Untari.
Melalui FGD ini, diharapkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Bumbu 2025-2029 dapat segera diselesaikan dan menjadi acuan strategis dalam mengurangi risiko bencana. Dengan langkah ini, Pemkab Tanbu berkomitmen untuk meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana, demi tercapainya pembangunan berkelanjutan yang aman dan sejahtera bagi masyarakat.
FGD ini mencerminkan komitmen Pemkab Tanbu dalam mewujudkan visi Tanah Bumbu yang tangguh, aman, dan responsif terhadap bencana.
Dengan dokumen KRB yang komprehensif, diharapkan daerah ini tidak hanya siap menghadapi tantangan bencana alam, tetapi juga mampu beradaptasi dan bangkit dengan cepat untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya. (Ma Mc Tanbu/Red)
