Nusawarta.id, Jakarta — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa persiapan operasional pemberangkatan jemaah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi telah berjalan sesuai rencana dan kini mencapai progres hampir 100 persen. Hal tersebut disampaikan saat pertemuan bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur di Jombang, Jumat (27/3/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat optimisme pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lancar. Di tengah tingginya ekspektasi publik, pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan haji yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Menhaj menekankan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini harus menjadi contoh pelayanan publik yang bersih dan bebas dari praktik penyimpangan. Ia juga menyoroti posisi strategis Jawa Timur sebagai provinsi dengan kuota jemaah haji terbesar di Indonesia, sehingga berperan penting sebagai barometer keberhasilan penyelenggaraan haji secara nasional.
“Persiapan operasional terus kita matangkan dan sejauh ini berjalan sesuai jadwal. Fokus utama kami adalah memastikan keamanan dan keselamatan jemaah melalui langkah mitigasi yang komprehensif,” ujar Irfan Yusuf.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa ekosistem keuangan haji mencapai angka sekitar Rp18 triliun. Besarnya dana tersebut menuntut pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, Kementerian Haji dan Umrah menggandeng sejumlah lembaga penegak hukum guna mengawal proses pengelolaan anggaran.
Keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Kepolisian dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh proses pengadaan dan tata kelola keuangan berjalan sesuai aturan serta bebas dari potensi penyimpangan.
“Dana haji yang dikelola sangat besar, maka komitmen terhadap tata kelola yang bersih adalah mutlak. Kami ingin memastikan setiap rupiah kembali dalam bentuk layanan terbaik bagi jemaah,” tegasnya.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Di sisi lain, Menhaj juga memberikan apresiasi kepada jajaran Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur atas dedikasi mereka dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji. Ia meminta seluruh pihak terus menjaga kekompakan dan meningkatkan standar pelayanan menjelang masa pemberangkatan.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran di Jawa Timur yang telah bekerja maksimal. Saya minta terus jaga kekompakan dan tingkatkan standar pelayanan. Fokus kita satu, yaitu memberikan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” pungkasnya.
Baca Juga : Anggota DPR RI Soroti Rencana Pengalihan Layanan Kesehatan Haji ke Kemenhaj
Pertemuan tersebut ditutup dengan penguatan koordinasi lintas bidang guna memastikan seluruh skema pemberangkatan berjalan tanpa kendala teknis. Dengan progres yang hampir mencapai 100 persen, pemerintah optimistis penyelenggaraan haji 2026 tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjadi standar baru pelayanan publik berbasis integritas dan profesionalisme.
