Presiden Prabowo Tegaskan Tak Ada Pejabat Kebal Sanksi, Menteri Diberi Wewenang Copot Penghambat Kinerja

  • Bagikan

Nusawarta.id – Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat kinerja pemerintah dengan menekankan pentingnya disiplin dan loyalitas di kalangan pejabat.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana yang berlangsung di Istana Negara pada Rabu (23/10/2024), Prabowo mengingatkan para menteri bahwa tidak ada pejabat yang kebal dari sanksi jika terbukti menghambat tugas negara atau membebani kinerja kabinet.

Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas kepada seluruh anggota kabinet Merah Putih, mengizinkan mereka untuk mencopot pejabat yang tidak mendukung upaya pemerintah dalam melayani masyarakat.

“Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa, negara, dan rakyat, saudara saya beri wewenang, copot. Suruh tinggal di rumah saja, daripada bikin susah kita,” tegas Prabowo dengan nada serius.

Selain itu, Presiden juga mendorong para menteri agar lebih berani dalam mengambil tindakan demi kepentingan rakyat. Menurutnya, keberanian untuk bertindak tegas adalah hal yang penting untuk menghadapi tantangan birokrasi yang sering kali dianggap rumit dan memperlambat pelayanan publik.

Prabowo menyoroti pentingnya sikap proaktif dalam mengatasi hambatan yang berpotensi merugikan kepentingan bangsa.

“Kalau Anda tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, kita segera ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi,” ungkap Prabowo, menunjukkan keseriusannya dalam mengutamakan profesionalitas dan kesungguhan dalam menjalankan pemerintahan.

Instruksi ini diyakini akan memperkuat semangat pelayanan publik di kalangan jajaran pemerintahan, serta menjadi pesan bagi seluruh pejabat agar tidak main-main dalam menjalankan amanah negara. Presiden Prabowo berharap dengan langkah tegas ini, birokrasi di Indonesia dapat lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai pemimpin negara, Prabowo telah menetapkan arahan yang jelas bagi para menterinya untuk menjalankan amanat dengan penuh dedikasi dan integritas. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan rakyat. (San/Red)

Baca Juga  Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gayo Jakarta Desak Kemendagri Pecat PJ Bupati Aceh Tengah

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *