Nusawarta.id – Batulicin. Konsultasi Publik II dalam rangka Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 berlangsung sukses di Gedung PKK Kapet, Senin (25/11/2024). Acara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memberikan masukan strategis untuk menyempurnakan dokumen KLHS sebagai landasan pembangunan berkelanjutan di Tanah Bumbu.
Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Syahrojat, yang mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rahmat Prapto Udoyo, menegaskan pentingnya KLHS sebagai panduan dalam memastikan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga selaras dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.
“Aspek keberlanjutan harus menjadi prioritas utama. KLHS ini dirancang agar setiap kebijakan yang diambil tidak merugikan lingkungan dan masyarakat, tetapi justru memberikan dampak positif jangka panjang,” ujar Syahrojat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, menyampaikan apresiasi atas komitmen semua pihak yang terlibat. Ia menyebutkan bahwa konsultasi publik ini menjadi langkah penting dalam menyelaraskan program lintas sektor, memastikan dokumen KLHS mampu menjawab tantangan pembangunan jangka panjang.
“KLHS harus lebih dari sekadar dokumen teknis. Dokumen ini harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat, memadukan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan,” kata Eryanto.
Penyusunan KLHS ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam prosesnya, dokumen KLHS memuat identifikasi isu-isu strategis, analisis kebijakan, hingga rekomendasi yang dirancang untuk mendukung ketahanan pembangunan daerah.
Syahrojat juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif memberikan masukan, kritik, dan saran guna menyempurnakan dokumen tersebut. “Semoga konsultasi publik ini menghasilkan keputusan yang konstruktif, mendukung pembangunan Tanah Bumbu yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Acara ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen KLHS yang komprehensif dan relevan, menjadi pijakan kuat bagi penyusunan RPJMD 2025-2029. Konsultasi publik ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan masyarakat Tanah Bumbu untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, menjawab kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. (Ma/Red)
