Nusawarta.id – Jakarta. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali membuktikan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam upaya tersebut, Inspektorat Daerah menggelar sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Sektor Publik yang berlangsung di Hotel Ciputra, Jakarta, pada Jumat (27/9/2023).
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon II dan III, camat, serta staf khusus yang tergabung dalam KP2D. Bupati Tanah Bumbu, Abah Zairullah Azhar, dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya penerapan SPIP dengan disiplin. Menurutnya, SPIP bukan sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan kebijakan publik berjalan efektif.
“SPIP harus kita terapkan dengan serius. Ini adalah instrumen vital dalam menjaga keuangan negara dan menjamin program-program pemerintah berjalan sesuai tujuan,” ujar Zairullah dengan tegas.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa manajemen risiko tidak hanya melindungi pemerintahan dari kerugian, tetapi juga berperan besar dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. “Kita ingin menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya oleh rakyat,” tambahnya.
Sekretaris Daerah, Ambo Sakka, yang bertindak sebagai narasumber utama, mengangkat topik “Implementasi Manajemen Risiko: Urgensi dan Tantangan”. Dalam presentasinya, Ambo menjelaskan bahwa manajemen risiko di sektor publik saat ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
Ia mengingatkan bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah sangat dinamis dan penuh ketidakpastian, sehingga tanpa pengelolaan risiko yang baik, berbagai kebijakan pemerintah rentan menghadapi kegagalan.
“Manajemen risiko adalah langkah penting untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis dan politik yang terus berkembang. Tanpa itu, pemerintah akan kesulitan dalam mengantisipasi kerugian di masa depan,” paparnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Tanah Bumbu, Yulian Herawati, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian bimbingan teknis (bimtek) yang dirancang untuk memperkuat kapabilitas pejabat dalam mengelola pengendalian internal. Yulian menekankan pentingnya penerapan yang segera dan konkret dari hasil sosialisasi.
“Kami berharap para peserta bisa langsung mengaplikasikan pengetahuan ini di lapangan, demi memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah,” jelasnya.
Peserta sosialisasi tampak antusias, dengan banyak dari mereka menyatakan keyakinan bahwa pengetahuan yang diperoleh akan membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam instansi masing-masing.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menegaskan keseriusannya untuk terus membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap perubahan zaman, sejalan dengan tuntutan masyarakat modern yang semakin kritis terhadap tata kelola pemerintahan. (San/Red)
