Nusawarta.id, Tanah Bumbu – Kunjungan kerja Wakil Bupati Tanah Bumbu, H. Bahsanuddin, ke Kecamatan Satui, Minggu (20/04/2025), menjadi momentum penting dalam mendorong perbaikan layanan dasar masyarakat, khususnya di sektor air bersih dan infrastruktur. Dalam kunjungan tersebut, Wabup meninjau sejumlah lokasi mulai dari Puskesmas Satui hingga ke Desa Jombang, untuk melihat langsung kondisi fasilitas dan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
Di sela kunjungan, berbagai aspirasi masyarakat disampaikan, mulai dari persoalan akses jalan yang rusak hingga krisis air bersih akibat pencemaran sungai. Menanggapi hal itu, jajaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan, sekaligus mengajak masyarakat pengguna Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) agar menggunakan air secara bijak dan tidak merusak fasilitas penunjang yang ada.
Salah satu aspirasi utama yang mengemuka adalah harapan masyarakat agar dibangun PDAM baru dengan lokasi intake di hulu Sungai Satui, tepatnya di Desa Jombang. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Sya’bani Rasul atau akrab disapa Haji Asul, yang turut mendampingi kunjungan Wabup bersama para legislator dari Dapil Satui–Angsana. Menurutnya, pembangunan PDAM baru sangat mendesak karena sumber air yang ada saat ini masih berada di hilir sungai dan tidak lagi layak konsumsi akibat pencemaran limbah sawit.
“Kunjungan Pak Wabup ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi kami, para anggota DPRD Dapil III, yang telah mengawal aspirasi masyarakat sejak masa kampanye. Lokasi intake di Jombang akan jauh lebih baik karena berada di hulu sungai, sehingga air yang diolah lebih bersih dan sehat,” ujar Haji Asul kepada Nusawarta.id.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar desa dan kecamatan di wilayah Satui dan Angsana. Menurutnya, kondisi jalan yang belum memadai menjadi hambatan besar bagi mobilitas warga dan distribusi layanan publik. “Pembangunan infrastruktur ini akan terus kami dorong agar segera dianggarkan oleh pemerintah daerah dan menjadi skala prioritas ke depan,” tegas legislator dari Fraksi Gerindra tersebut.
Sementara itu, pencemaran Sungai Satui kembali menjadi perhatian serius. Warna air yang berubah menjadi jingga akibat limbah sawit telah berulang kali terjadi dan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Para nelayan lokal kehilangan mata pencaharian karena ikan dan udang mati, dan sungai tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan.
Kondisi ini juga memicu ketidaknyamanan masyarakat terhadap air PDAM, yang turut tercemar oleh limbah sawit. Air yang biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tidak lagi layak konsumsi, sehingga masyarakat berharap adanya tindakan nyata dari pemerintah.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran lingkungan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha. Pasal 13 ayat (3) mengamanatkan pelaksanaan pengendalian pencemaran sesuai kewenangan masing-masing, sementara Pasal 46 mengharuskan adanya alokasi anggaran untuk pemulihan lingkungan yang tercemar. Sayangnya, yang terjadi di lapangan justru masyarakat hanya diberi bantuan bibit ikan tanpa ada langkah pemulihan sungai yang sistematis.
Di akhir kunjungan, Wabup Bahsanuddin bersama rombongan juga meninjau kondisi jalan poros menuju Jombang yang memerlukan perhatian intensif dari pemerintah daerah. Jalan tersebut menjadi jalur utama masyarakat sekaligus akses menuju lokasi PDAM yang direncanakan.
Harapan besar kini tertuju pada sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi teknis seperti PDAM untuk menghadirkan solusi nyata atas kebutuhan dasar masyarakat Satui. Tak hanya pembangunan fisik, namun juga pemulihan lingkungan dan pelayanan air bersih yang lebih layak dan berkelanjutan. (San/Red)
