Nusawarta.id, Jakarta – Organisasi Pro Jurnalismedia Siber (PJS) resmi melakukan konsultasi dengan Dewan Pers terkait rencana pendaftaran sebagai konstituen. Pertemuan berlangsung di Gedung Dewan Pers pada Rabu (30/4/2025), bersamaan dengan kehadiran organisasi pers lainnya, Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN).
Konsultasi ini disambut langsung oleh Anggota Dewan Pers dan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers, Atmaji Sapto Anggoro, didampingi staf Deritawati Sitorus. Dalam arahannya, Sapto mengapresiasi niat baik kedua organisasi untuk memperkuat legitimasi mereka di dunia pers nasional.
Sapto juga menjelaskan bahwa Dewan Pers tengah menyusun revisi Standar Organisasi Wartawan (SOW) yang kini masih dalam tahap draf. Salah satu perubahan utama adalah syarat kepengurusan yang harus mencakup minimal 50 persen provinsi di Indonesia, serta keharusan anggota memiliki sertifikat kompetensi wartawan. Ia menegaskan bahwa draf ini diharapkan bisa disahkan sebelum masa jabatan Dewan Pers berakhir pada 13 Mei 2025.
Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, hadir bersama pengurus DPD dari berbagai daerah. Dalam pemaparannya, Mahmud menyebut PJS telah memiliki keanggotaan aktif sebanyak 1.117 orang yang tersebar di 26 provinsi. Ia menegaskan bahwa PJS secara administratif telah memenuhi 90 persen dari syarat yang ditetapkan dalam draf SOW.
Pasca pertemuan, Mahmud menyatakan akan segera menggelar rapat koordinasi dan pleno diperluas guna menyusun strategi dan memastikan seluruh pengurus memahami aturan baru yang akan diberlakukan. Hal ini menjadi langkah penting dalam mempersiapkan pendaftaran resmi sebagai konstituen Dewan Pers.
Selain itu, PJS tengah menyiapkan beberapa agenda penting, di antaranya perayaan HUT ke-3 pada 13 Mei 2025, Rapimnas, serta pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 14–15 Mei 2025. UKW ini akan diselenggarakan oleh LUKW UPN Veteran Yogyakarta, sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme anggota PJS.
Melalui langkah-langkah tersebut, PJS menunjukkan komitmen kuat dalam membangun organisasi pers yang kredibel, profesional, dan berdaya saing nasional. (Ki/Red)
