Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, terus menggulirkan wacana pembatasan penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh pada Lebaran 2026. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya strategis untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan tingkat fatalitas tinggi yang masih menjadi persoalan serius setiap musim mudik.
Dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026), Huda menegaskan bahwa penurunan kemacetan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir harus diikuti dengan fokus baru, yakni peningkatan keselamatan pemudik. Menurutnya, keberhasilan mengurai kemacetan tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap tingginya risiko kecelakaan, terutama yang melibatkan sepeda motor.
“Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat kemacetan selama arus mudik dan balik Lebaran terus menurun. Tidak ada lagi kemacetan horor yang membuat pemudik terjebak berhari-hari di jalan. Maka fokus Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri harus dialihkan pada strategi menekan angka kecelakaan dengan fatalitas tinggi, terutama yang dipicu penggunaan sepeda motor untuk jarak jauh,” ujar Huda.
Ia menilai, berkurangnya titik kemacetan merupakan buah dari semakin lengkapnya jaringan infrastruktur nasional. Tersambungnya Tol Trans Jawa, bertambah panjangnya ruas Tol Sumatera, serta integrasi teknologi informasi dalam manajemen lalu lintas terbukti efektif mengurai kepadatan kendaraan. Kebijakan ganjil-genap, contraflow, hingga sistem one way dinilai berperan besar dalam menciptakan kelancaran arus mudik.
Namun demikian, Huda mengingatkan bahwa kelancaran arus lalu lintas tidak serta-merta berbanding lurus dengan tingkat keselamatan. Data menunjukkan, angka kecelakaan saat mudik masih berada di kisaran 1.000 kejadian dengan ratusan korban jiwa setiap musim Lebaran. Mayoritas kecelakaan terjadi di jalur arteri dan didominasi oleh pengguna sepeda motor.
“Lancar saja tidak cukup jika nyawa pemudik masih terancam. Dominasi kecelakaan fatal di jalur non-tol dan kendaraan roda dua menunjukkan urgensi adanya intervensi kebijakan yang lebih berani,” tegasnya.
Untuk itu, Huda mendorong pemerintah menyusun strategi push and pull yang komprehensif. Di satu sisi, razia terhadap penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh perlu ditingkatkan. Di sisi lain, pemerintah harus menyediakan alternatif transportasi publik yang aman, terjangkau, dan masif, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Menurut politisi Fraksi PKB ini, pembatasan mudik motor bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan didasari pertimbangan kemanusiaan. “Penggunaan sepeda motor memang lebih murah dan fleksibel, tetapi sangat rentan untuk perjalanan jauh karena faktor kelelahan dan minimnya perlindungan. Kita ingin menekan angka kecelakaan fatal yang sering kali mengorbankan kelompok rentan, seperti ibu dan anak-anak,” pungkasnya.
Wacana pembatasan ini diharapkan dapat memantik diskusi lintas sektor guna merumuskan kebijakan mudik yang tidak hanya lancar, tetapi juga aman dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
