Nusawarta.id, Batulicin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu resmi menjadi salah satu daerah yang memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) setelah fasilitas tersebut diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, Senin (15/6/2026).
Peresmian dilakukan secara serentak terhadap delapan MPP baru di Indonesia dan dirangkaikan dengan Seminar Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) MPP. Jajaran Pemkab Tanah Bumbu mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Kantor Bupati di Gunung Tinggi, Batulicin.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, mengatakan kehadiran MPP merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi bagi masyarakat.
“Keberadaan Mal Pelayanan Publik ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi. Kehadiran MPP ini sejalan dengan misi daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel,” ujar Andi Rudi Latif.
Baca Juga : Dinsos Tanah Bumbu Gelar FKP, Perkuat Kualitas Pelayanan Publik
Menurutnya, MPP diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan dan perizinan dalam satu lokasi, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa peresmian delapan MPP baru merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat.
Dengan bertambahnya delapan MPP tersebut, jumlah Mal Pelayanan Publik yang telah beroperasi di Indonesia kini mencapai 313 unit. Angka tersebut setara dengan sekitar 61,5 persen pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan MPP.
“Dengan peresmian ini, saya berharap MPP tidak hanya menambah jumlah layanan yang tersedia, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan yang mudah, terintegrasi, dan berdampak bagi masyarakat,” kata Rini.
Adapun delapan daerah yang MPP-nya diresmikan pada kesempatan tersebut yakni Kabupaten Tanah Bumbu, Indragiri Hilir, Karimun, Bangka Selatan, Paser, Kotabaru, Tana Toraja, dan Halmahera Selatan.
Baca Juga : DPRD Tanah Bumbu Monitoring Pembangunan Jembatan Satui, Pastikan Proyek Sesuai Target
Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah yang terintegrasi dalam satu tempat.
