Nusawarta.id, Jombang – Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang, H.M. Zahrul Azhar As’ad atau Gus Hans, berharap para kiai anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) memilih calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara independen tanpa intervensi pihak mana pun.
Gus Hans menilai independensi AHWA menjadi penting setelah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menyepakati perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU melalui pemungutan suara.
“Saya berharap AHWA benar-benar bisa memilih tanpa ada intervensi dan menggunakan batin dan nurani yang dimiliki,” tutur Gus Hans dalam keterangannya di Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026).
Dalam pengambilan keputusan tersebut, sebanyak 401 dari 552 muktamirin menyetujui perubahan mekanisme pemilihan. Sementara 150 peserta memilih mekanisme lama tetap dipertahankan dan satu suara dinyatakan abstain atau tidak sah.
Dengan hasil itu, opsi perubahan mekanisme memperoleh sekitar 73 persen suara, sedangkan opsi mempertahankan mekanisme sekitar 27 persen.
Menurut Gus Hans, perubahan mekanisme harus tetap diikuti proses pemilihan yang mengedepankan kejernihan dan independensi para kiai AHWA. Mereka diharapkan mempertimbangkan rekam jejak setiap kandidat serta berbagai persoalan yang terjadi di internal organisasi.
Para kiai, kata dia, perlu melihat secara objektif siapa sosok yang menjadi sumber persoalan, siapa yang dinilai mampu mengakhiri konflik, serta siapa yang justru menjadi bagian dari persoalan tersebut.
“Sehingga para kiai bisa menentukan pilihan tanpa ada lagi sisa residu dari konflik yang kemarin,” katanya.
Gus Hans menilai seluruh kandidat masih memiliki peluang yang sama. Menurutnya, belum ada calon yang dapat mengklaim sebagai kandidat terkuat karena komunikasi dengan para kiai anggota AHWA masih berlangsung.
“Semua masih terbuka. Belum bisa mengklaim siapa yang paling kuat. Semuanya tergantung komunikasi last minute kepada para kiai yang ada di AHWA,” ujarnya.
Di sisi lain, Gus Hans mengingatkan perubahan mekanisme pemilihan tidak otomatis menghilangkan dugaan politik uang maupun intimidasi. Namun, ia menegaskan hal tersebut masih sebatas dugaan.
“Proses ini kan kita bicara dugaan. Dugaan itu bisa saja akan terjadi atau sudah terjadi,” katanya.
Baca Juga : DPR Desak Data DTSEN Dievaluasi, Warga Keluhkan Salah Sasaran Bansos
Ia juga membuka kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan merupakan hasil pengondisian oleh pihak tertentu yang merasa memiliki peluang menang melalui sistem baru tersebut.
Meski demikian, Gus Hans tidak menyebut perubahan mekanisme itu sebagai manipulasi. Ia memilih menyebutnya sebagai bentuk pengondisian.
“Saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah bagian dari manipulasi, tidak, tapi lebih tepatnya adalah hasil dari sebuah pengondisian,” ungkapnya.
Respon (1)