Pramono Anung Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Premanisme di Jakarta

  • Bagikan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai usai meninjau pengerukan Kali Kebon Melati, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026). (Foto: Antara/Nusawarta.id)

Nusawarta.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk aksi premanisme di Ibu Kota. Ia meminta proses hukum tetap berjalan menyusul bentrokan antara petugas Satpol PP dan pekerja proyek di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2026).

Pramono mengatakan, tindakan pemukulan dan intimidasi terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas tidak boleh dibiarkan. Penegakan hukum harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Kita nggak boleh kalah dengan premanisme yang dilakukan oleh siapa pun. Mereka (Satpol PP) sedang menjalankan tugas. Saya minta untuk ditegakkan aturan main,” ujar Pramono di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (12/10/2026).

Ia mengungkapkan, manajemen perusahaan proyek telah mendatangi pihaknya untuk menyampaikan permintaan maaf dan meminta agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

Namun, Pramono menegaskan permintaan maaf tersebut tidak menghentikan proses hukum atas dugaan kekerasan terhadap petugas.

Baca Juga : Wamenko Perekonomian Bantah Daya Beli Melemah, Soroti Lonjakan Transaksi QRIS

Menurutnya, penertiban yang dilakukan petugas merupakan bagian dari penegakan aturan parkir dan tidak berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima sebagaimana isu yang berkembang.

“Karena itu sudah dilakukan pemukulan, mereka mengejar-ngejar dan kemudian mengintimidasi, saya minta proses hukumnya tetap ditegakkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kecamatan Kebayoran Baru, Diki Zulkarnain, menjelaskan bentrokan bermula setelah petugas gabungan menertibkan parkir liar di kawasan Kolam Renang Bulungan.

Keributan dipicu ketidakpuasan sejumlah pekerja proyek setelah sepeda motor mereka terkena Operasi Cabut Pentil (OCP) yang dilakukan personel Dinas Perhubungan (Dishub).

“Mereka tidak terima kendaraannya dilakukan OCP karena menganggap lokasi tersebut merupakan tempat parkir yang disediakan oleh pihak PT,” kata Diki.

Baca Juga : Prabowo Panggil Fadli Zon, Bahas Revitalisasi Lebih dari 200 Museum

Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi kekerasan. Seorang anggota Satpol PP dilaporkan dipukul menggunakan helm dan harus mendapatkan enam jahitan di puskesmas.

Baca Juga  KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Bengkulu, Dalami Dugaan Korupsi Proyek PUPR

Diki menambahkan, petugas tersebut mengalami luka ketika berupaya melindungi rekannya yang terjatuh dan nyaris menjadi sasaran pengeroyokan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan penegakan aturan dan perlindungan terhadap petugas yang menjalankan tugas menjadi perhatian dalam penanganan kasus tersebut.

  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *