Menperin Tegaskan Keanggotaan Otomatis Kadin Tak Boleh Bebani Biaya Pelaku Usaha

  • Bagikan
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji. (Foto: Kemenperin/Nusawarta.id)

Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan mekanisme keanggotaan otomatis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tidak boleh membebani pelaku usaha dengan biaya tambahan, terutama industri kecil dan menengah (IKM).

Penegasan tersebut disampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin, khususnya terkait integrasi keanggotaan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Pemerintah menilai keanggotaan otomatis perlu diatur secara jelas dan tidak serta-merta mewajibkan pelaku usaha membayar iuran.

Selain persoalan keanggotaan, pemerintah mengusulkan agar RUU Kadin menegaskan hanya ada satu organisasi Kadin yang diakui pemerintah. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin juga diusulkan mendapat persetujuan pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Baca Juga : KKP Minta Dapur MBG Sajikan Menu Ikan Minimal Dua Kali Sepekan

“Pemerintah mengusulkan agar pengaturan mengenai Kadin tetap memberikan kepastian terkait kelembagaan dan kedudukannya sebagai wadah pelaku usaha. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa Kadin yang diakui Pemerintah hanya satu, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disetujui Pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

RUU Kadin disiapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Rancangan tersebut terdiri atas 13 bab dan 43 pasal yang mengatur kelembagaan, fungsi, tugas, serta kewenangan Kadin sebagai wadah pelaku usaha dari berbagai sektor.

Dalam pembahasannya, pemerintah mengajukan penyempurnaan terhadap 330 butir Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas RUU usulan DPR. Rinciannya, 49 butir diusulkan tetap, 163 dihapus, 18 mengalami perubahan redaksional, 11 direposisi, 17 diubah, dan 10 merupakan penambahan substansi baru.

Sejumlah usulan baru mencakup pengaturan keanggotaan, penyusunan kode etik, pembinaan hubungan antara pelaku usaha dan pekerja, serta fasilitasi keanggotaan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan.

Baca Juga : Prabowo Ungkap 16 Petugas Gugur Saat Padamkan Karhutla, Dua Helikopter Hilang

Pemerintah juga menyoroti perlunya memperjelas batas kewenangan Kadin dalam memberikan layanan, termasuk penerbitan surat keterangan dan rekomendasi agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan kementerian maupun lembaga lainnya.

Baca Juga  Arsjad Rasjid di Paramadina: Bonus Demografi Bisa Jadi Malapetaka Jika Tak Dikelola

Sarmuji mengatakan penyempurnaan RUU tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyesuaikan aturan dengan kebutuhan dunia usaha.

Pembahasan DIM pemerintah atas RUU Kadin telah berlangsung sejak 2 Oktober 2026 dan berlanjut hingga 11–12 November 2026. Pada tahap terakhir, pemerintah mendalami enam isu yang masih memerlukan pembahasan sebelum finalisasi DIM.

  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *