Nusawarta.id, Kandangan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) secara resmi menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar, Rabu (25/3), di ruang rapat lantai 2 Gedung DPRD HSS.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD HSS, H. Husnan, didampingi Wakil Ketua II H. A. Kusasi. Jalannya rapat dinyatakan kuorum dengan kehadiran 18 dari total 30 anggota dewan. Dari pihak eksekutif, Wakil Bupati HSS H. Suriani hadir mewakili Bupati H. Syafrudin Noor yang tengah menjalankan tugas di luar daerah.
Dalam pidato Bupati yang dibacakan oleh Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten HSS menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi. Akselerasi tersebut difokuskan pada sejumlah sektor strategis, antara lain modernisasi sektor unggulan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan pertanian modern.
Baca Juga : Open House Ketua DPRD HSS Jadi Ajang Konsolidasi
Selain itu, penguatan infrastruktur menjadi perhatian utama dengan penekanan pada optimalisasi sistem logistik dan konektivitas antarwilayah. Pemerintah daerah juga mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif guna meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kebijakan yang inovatif dan berkelanjutan.
“Setiap kebijakan yang kita ambil harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar kita mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar H. Suriani saat membacakan pidato Bupati.
Meski demikian, pemerintah daerah mengakui adanya dinamika dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Fluktuasi kondisi ekonomi makro serta kebijakan nasional disebut turut memengaruhi capaian penerimaan daerah. Dampaknya, sejumlah target pembiayaan pembangunan belum dapat direalisasikan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab HSS menegaskan pentingnya perencanaan yang cermat dan berbasis data dalam menetapkan target pajak dan retribusi daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan kesinambungan pembangunan daerah ke depan.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan Keputusan DPRD HSS terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025 oleh pimpinan rapat bersama Wakil Bupati. Dokumen tersebut kemudian diserahkan secara resmi sebagai bahan evaluasi dan acuan perbaikan kinerja pemerintah daerah pada tahun berjalan.
Turut hadir dalam rapat tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) HSS, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS H. Muhammad Noor, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran camat se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
