Nusawarta.id, Balikpapan – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk terus melahirkan inovasi dan menjadi sumber inspirasi dalam tata kelola pemerintahan. Seruan itu disampaikannya saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 yang berlangsung di Lapangan Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).
Dalam amanatnya, Bima menekankan bahwa semangat otonomi daerah harus terus dijaga agar mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama dari kebijakan otonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Setelah 29 tahun berjalan, menurutnya, otonomi daerah perlu dievaluasi agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman.
“Kita jangan pernah lupa, untuk apa otonomi daerah itu ada. Otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan dan pemerataan,” ujarnya dengan penuh penekanan.
Ia mengakui bahwa banyak daerah telah menunjukkan capaian membanggakan. Namun, masih ada pula daerah yang memerlukan bimbingan dan pengawasan lebih lanjut. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang responsif, berjiwa kolaboratif, serta mampu membangun kemitraan yang solid dengan sektor swasta dan masyarakat.
Bima menilai bahwa kepala daerah perlu membuka diri terhadap kolaborasi lintas sektor, memperkuat model pentahelix, serta menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya ekonomi kreatif.
Menurut Bima, dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip kesatuan seperti Indonesia, peran pemerintah pusat bukan sekadar sebagai pengendali, melainkan mitra strategis daerah. Ia menyebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri saat ini terus mengedepankan prinsip sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi untuk memastikan bahwa kebijakan pusat berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat daerah. “Evaluasi itu dilakukan dalam kerangka sejauh mana kesejahteraan itu bisa dijemput, dicapai, dan direalisasikan,” ucapnya.
Ia juga menyinggung sejumlah isu penting yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan daerah ke depan, mulai dari penguatan sumber daya manusia hingga penyederhanaan regulasi. Menurutnya, penerapan meritokrasi dan reformasi birokrasi di daerah merupakan langkah mutlak jika ingin mempercepat pembangunan.
Menanggapi beberapa perdebatan terkait program nasional dan kewenangan daerah, Bima menegaskan bahwa fokus utama seharusnya bukan pada dikotomi antara sentralisasi dan desentralisasi, melainkan pada upaya memperkuat sinergi untuk mendorong kemajuan daerah. Ia menilai, program-program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih justru harus dilihat sebagai peluang strategis bagi daerah untuk mempercepat capaian pembangunan.
“Isu utama kita, sentralisasi dan desentralisasi, bukan soal kewenangan atau pembagian kekuasaan, tetapi persoalan sinkronisasi dan sinergi semata-mata untuk pengembangan potensi daerah dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Di akhir amanat, Bima mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang membumi. Ia mengajak para kepala daerah untuk tidak hanya hadir saat momentum politik seperti Pilkada, tetapi juga turun langsung merasakan keresahan masyarakat setiap hari.
“Mari kita bersama-sama warga wujudkan kedaulatan daerah dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” pungkasnya.
Upacara Hari Otda XXIX Tahun 2025 juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024. Untuk kategori provinsi, penghargaan diraih oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Bangli, Klaten, Sragen, Banyuwangi, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tulungagung, Wonogiri, Wonosobo, dan Pasaman. Sementara untuk kategori kota, penerima penghargaan mencakup Surakarta, Denpasar, Balikpapan, Tangerang, Medan, Batu, Samarinda, Makassar, Tangerang Selatan, dan Yogyakarta.
Upacara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, serta para bupati, wali kota, dan sekretaris daerah dari sejumlah daerah yang menerima penghargaan. Hadir pula peserta dari berbagai satuan kerja perangkat daerah Kota Balikpapan. (Zul/Red)
