Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk mengambil langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi melanda sejumlah wilayah. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi darurat akibat bencana alam.
“Jangan membiarkan masyarakat bekerja sendiri. Negara harus hadir, dan kehadiran itu yang paling utama. Untuk jangka pendek, kita harus memahami prediksi cuaca yang akan terjadi,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Pembahasan Antisipasi Cuaca Ekstrem Periode Idulfitri 1446 Hijriah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Mendagri menekankan bahwa berbagai negara menghadapi bencana alam, namun mitigasi yang baik dapat mengurangi jumlah korban. Ia meminta Pemda untuk segera menyusun strategi penanggulangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, guna meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat.
Dalam upaya mitigasi, Mendagri juga mendorong Pemda untuk memanfaatkan informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Ia meminta dinas terkait di daerah agar aktif berkoordinasi dengan BMKG guna memperoleh data akurat, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih efektif.
Selain membahas kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, Mendagri juga mengingatkan pentingnya kelancaran arus mudik menjelang Idulfitri dan Hari Suci Nyepi. Ia merujuk pada kebijakan pemerintah yang telah disusun dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), termasuk usulan penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 24–27 Maret 2025 untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di puncak arus mudik.
“Silakan setiap daerah dan kementerian/lembaga mengatur WFA sesuai kebutuhan. Yang penting, pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,“ tegasnya.
Mendagri menegaskan bahwa Pemda harus memastikan infrastruktur jalan dalam kondisi baik, mengantisipasi kemacetan akibat pasar tumpah, serta mencegah kepadatan pemudik di titik-titik rawan. Ia juga meminta perhatian khusus terhadap dermaga dan pelabuhan kecil yang berpotensi mengalami kelebihan kapasitas, mengingat kejadian kecelakaan di perairan yang pernah terjadi sebelumnya.
“Dermaga dan pelabuhan harus dicek secara berkala. Jangan sampai ada kejadian seperti di Danau Toba terulang kembali. Keselamatan pemudik harus menjadi prioritas,” ungkap mantan Kapolri tersebut.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara, termasuk Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, serta perwakilan Basarnas dan kementerian terkait. Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dampak cuaca ekstrem dapat diminimalkan, sementara arus mudik berjalan lancar dan aman bagi seluruh masyarakat. (San/Red)
