Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Australia terus memperkuat kerja sama dalam upaya mempercepat pengurangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah melalui Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Hal ini dibahas dalam Rapat Komite Pengarah (Steering Committee/SC) yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda) beberapa waktu lalu.
Program SKALA bertujuan meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, khususnya di daerah tertinggal. Dalam pertemuan tersebut, evaluasi terhadap program serta rencana penyesuaian tata kelola menjadi fokus pembahasan. Beberapa aspek utama yang diusulkan mencakup peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola, penyesuaian prioritas program agar sejalan dengan kebijakan nasional, serta penguatan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dirjen Bina Bangda Restuardy Daud menegaskan bahwa penguatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah serta peningkatan pendataan dan perencanaan pembangunan daerah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program SKALA. Upaya ini bertujuan agar layanan dasar yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat.
Untuk memastikan implementasi yang optimal, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat pusat dan Komite Program Provinsi (PPC) di daerah. Pokja di tingkat pusat berfokus pada tiga bidang utama, yaitu regulasi dan kebijakan layanan dasar, teknis penyediaan layanan di daerah, serta partisipasi pembangunan inklusif. Sementara itu, Komite Program di tingkat provinsi diketuai bersama oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan perwakilan Kedutaan Australia.
Dengan struktur kelembagaan yang jelas dan koordinasi yang semakin kuat, diharapkan Program SKALA dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat pemerataan akses layanan dasar di seluruh Indonesia. (San/Red)
