Nusawarta.id, Makassar – Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli, menyampaikan pemikiran strategisnya dalam Dialog Kebangsaan di Universitas Negeri Makassar (UNM) pada (24/2/2025). Sebagai mantan Anggota Komisi Politik dan Hukum DPR-RI serta Anggota MPR-RI, Firman menyoroti pentingnya Pancasila sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan penegakan hukum berbasis kedaulatan rakyat, kemanusiaan, kebudayaan, dan peradaban.
Dialog yang dihadiri mahasiswa, akademisi, aktivis, serta elemen masyarakat sipil ini menjadi ajang diskusi mendalam mengenai konstruksi dan substansi hak konstitusional rakyat dalam dunia pendidikan dan hukum. Firman menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai pedoman dalam membangun karakter bangsa yang berdaya saing.
Selain berbicara di UNM, Firman juga hadir sebagai narasumber dalam forum MPL PGIW Se-Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) yang digelar di Soroaku, Luwu Timur. Dalam kesempatan tersebut, ia membahas isu-isu strategis terkait Pancasila, kebangsaan, kemajemukan, serta penguatan kelembagaan dan kaderisasi kepemimpinan nasional.
Tak hanya berdiskusi dengan akademisi, Firman juga bertemu dengan mantan Wali Kota Makassar dua periode, M. Danny Pomanto, untuk membahas berbagai isu strategis tentang pembangunan daerah, kebijakan publik, serta sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan.
Di sela kunjungannya ke Makassar, Firman turut menjadi pembicara di Kampus STFT Indonesia Timur. Dalam forum ini, ia menekankan bahwa ideologi Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam memperkuat kelembagaan pendidikan tinggi, organisasi masyarakat, dan civil society. Dialognya dengan mahasiswa dan aktivis dari kelompok Cipayung, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Mahasiswa (DEMA) semakin mempertegas urgensi peran pemuda dalam memperkuat negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.
Agenda Firman di Makassar juga mencakup pertemuan khusus dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Agus Salim. Diskusi tersebut menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam menjaga keadilan dan supremasi hukum. Sebagai mantan Tim Perumus UU Kejaksaan, Firman menegaskan bahwa Kejaksaan harus terus beradaptasi dengan dinamika hukum dan masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya Adhyaksa yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan Pancasila adalah kunci utama dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kajati Sulawesi Selatan Agus Salim sendiri dikenal sebagai figur yang memiliki rekam jejak panjang di bidang penegakan hukum. Pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, ia telah menempati berbagai posisi strategis di berbagai daerah. Dengan pengalaman yang luas, Agus Salim diyakini mampu mendorong Kejaksaan sebagai institusi yang lebih profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Melalui rangkaian dialog dan pertemuan ini, Firman Jaya Daeli menegaskan bahwa membangun bangsa yang kuat harus dimulai dari pendidikan dan sistem hukum yang berbasis nilai-nilai kebangsaan. Pancasila bukan hanya sekadar simbol, tetapi harus menjadi ruh dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterlibatan berbagai elemen, mulai dari akademisi, mahasiswa, hingga penegak hukum, menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia. (San/Red)
