Nusawarta.id, Amuntai — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun Anggaran 2026 memasuki babak baru. Tahapan pemandangan umum dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) HSU mulai disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar beberapa waktu lalu di gedung DPRD HSU, Amuntai.
Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Hulu Sungai Utara, H. Sahrujani, beserta jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait, guna mendengarkan berbagai masukan dan kritik dari fraksi-fraksi yang ada.
Pembahasan ini merupakan bagian penting dalam proses finalisasi RAPBD 2026 yang diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan sekaligus memperkuat arah kebijakan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Nasdem PDIP, Fraksi Gerindra PAN, Fraksi PKS, dan Fraksi PKB memberikan pemandangan umum terkait dokumen RAPBD yang telah disusun pemerintah daerah. Beberapa fraksi menyoroti berbagai aspek strategis yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.
Baca Juga : HSU dan Jakarta Utara Tingkatkan Kolaborasi Antar Daerah
Fraksi PPP secara khusus mengingatkan bahwa terdapat penurunan target pendapatan asli daerah (PAD) yang perlu mendapat perhatian serius. Menurut mereka, penurunan target ini berpotensi menghambat pembiayaan pembangunan daerah yang sedang giat dijalankan.
Oleh karena itu, Fraksi PPP mengusulkan agar pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan yang ada, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya daerah.
Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja daerah dan penguatan sinergi antar OPD agar pemanfaatan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Fraksi Golkar menyatakan harapannya agar anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2026 dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Fraksi ini juga menyoroti perlunya prioritas anggaran yang fokus pada pelayanan publik yang vital, seperti sektor kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, mereka mengingatkan agar program kegiatan yang dirancang dalam RAPBD selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga arah pembangunan daerah tetap konsisten dan berkelanjutan.
Baca Juga : Wabup HSU Resmikan Pembangunan 80.000 Gerai Kopdes
Secara keseluruhan, RAPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 menganggarkan belanja daerah sebesar kurang lebih Rp 1,73 triliun, mengalami kenaikan sebesar 2,55 persen dibandingkan dengan tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp 1,68 triliun.
Kenaikan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik yang selama ini menjadi fokus pemerintah daerah.
Bupati H. Sahrujani dalam sambutannya mengapresiasi berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Ia menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat Hulu Sungai Utara.
Dengan selesainya tahap pemandangan umum ini, proses pembahasan RAPBD akan berlanjut ke tahap evaluasi dan penyempurnaan sebelum akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran tahun depan.
Pemerintah dan DPRD diharapkan dapat terus bersinergi agar pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara semakin maju dan masyarakat dapat merasakan hasilnya secara langsung. (Fikri/Red).
