Nusawarta.id, Jakarta — Pemerintah Indonesia tengah bersiap menggelar negosiasi dengan China terkait utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai langkah tersebut merupakan pilihan yang tidak bisa dihindari.
“Iya, memang harus negosiasi, kan? Mau apa kalau sudah begini. Enggak bisa bayar, enggak punya uang, ya negosiasi. Kan gitu, kan? Jalannya tuh negosiasi. Silakan aja,” ujar Mahfud di Jakarta, Minggu (26/10/2025).
Selain menyoroti langkah pemerintah, Mahfud juga menegaskan kesiapannya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek Whoosh.
“Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menanggapi imbauan KPK agar Mahfud membuat laporan resmi mengenai dugaan tindak pidana korupsi proyek kereta cepat. Mahfud menilai tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk membuat laporan, dan KPK tidak memiliki dasar hukum untuk mendesak hal tersebut.
“Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu enggak ada kewajiban orang melapor,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Mahfud mengungkapkan bahwa KPK sebenarnya telah mengetahui isu dugaan mark up sebelum dirinya menyampaikan hal tersebut secara terbuka melalui kanal YouTube pribadinya.
“Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” katanya.
Ia pun menilai pihak yang seharusnya dipanggil KPK adalah orang-orang yang lebih dahulu membicarakan dugaan tersebut dan memiliki data konkret.
“Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja,” tambahnya.
Baca Juga : KPK Tanggapi Penyataan Mahfud MD Atas Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
Menutup keterangannya, Mahfud sempat berseloroh soal kondisi proyek kereta cepat yang menurutnya berjalan “was-wus, was-wus” sembari tertawa.
Sebelumnya, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, Mahfud mengungkap dugaan penggelembungan anggaran proyek KCJB. Ia menyoroti perbedaan biaya pembangunan per kilometer antara Indonesia dan China.
Menurut Mahfud, biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS per kilometer, sedangkan di China hanya 17–18 juta dolar AS per kilometer.
Menanggapi hal itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa lembaga antirasuah terbuka menerima data tambahan dari Mahfud.
“Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof. Mahfud ada data yang nanti bisa menjadi pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk kemudian mempelajari dan menganalisisnya,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/10).
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung yang diresmikan pada 2023 itu merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan China. Sejak awal, proyek ini kerap menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya dan dinamika utang luar negeri yang menyertainya. (Fikri/Red).
