Nusawarta.id, Jakarta — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan bahwa sejak awal lembaganya telah merekomendasikan agar proyek kereta cepat di Indonesia dibangun dari Jakarta sampai Surabaya, bukan hanya sampai Bandung seperti yang terealisasi saat ini.
“Kalau Banggar, awal bukan di Bandung. Awal memang Jakarta sampai Surabaya. Itu rekomendasi Banggar ada di tahun 2017,” ujar Said di Gedung DPR RI, Selasa (4/11/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Said menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperpanjang proyek Kereta Cepat Whoosh hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Wacana tersebut mencuat di tengah polemik pembiayaan proyek yang masih menyisakan utang hingga Rp2 triliun per tahun.
Meski demikian, Said menegaskan DPR mendukung penuh langkah pemerintah dalam melanjutkan proyek strategis tersebut. Ia menilai beban utang tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan infrastruktur transportasi massal.
“DPR akan tetap mendukung pemerintah. Soal pembiayaan akan kita carikan solusi bersama, karena manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar,” tegasnya.
Dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) hingga 2030, Kementerian Perhubungan telah menetapkan pengembangan jaringan kereta cepat dari Merak hingga Banyuwangi. Rute tersebut akan melewati sejumlah kota besar di jalur utara Pulau Jawa (Pantura), seperti Cirebon, Semarang, dan Surabaya, sebelum berakhir di Banyuwangi.
Rencana ini berbeda dengan jalur yang saat ini telah beroperasi, yakni Jakarta–Bandung, yang melintasi bagian selatan Jawa. Untuk mendukung pengembangan ke timur, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur khusus berupa jalur steril yang aman bagi operasional kereta cepat, salah satunya melalui pembangunan rel layang (elevated railway).
Di sisi lain, proyek Kereta Cepat Whoosh menyisakan beban finansial cukup besar. Nilai investasi awal yang diperkirakan sekitar US$6 miliar membengkak menjadi US$7,27 miliar atau lebih dari Rp115 triliun. Sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan tenor 40 tahun, sementara 25 persen sisanya dari modal konsorsium pemegang saham.
Baca Juga : Dugaan Korupsi Kereta Cepat Dinilai Bisa Jadi Pintu Masuk Bongkar PSN Era Jokowi
Proyek ini dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang sahamnya dimiliki 60 persen oleh konsorsium BUMN Indonesia—terdiri dari PT KAI, WIKA, dan Jasa Marga—dan 40 persen oleh China Railway International Co..
Pinjaman utama proyek dikenakan bunga sekitar 2 persen per tahun, sedangkan dana tambahan akibat pembengkakan biaya (cost overrun) dikenai bunga 3,4 persen.
Meski dibayangi tantangan pembiayaan, DPR menilai proyek kereta cepat lintas Jawa tetap strategis dalam mendorong mobilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
