Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yahya Zaini, menegaskan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Namun demikian, ia menilai perlu adanya evaluasi dan penyesuaian teknis dalam pelaksanaan program tersebut, terutama selama masa libur sekolah agar tetap efektif dan tepat sasaran.
“Seharusnya di masa liburan sekolah, MBG diliburkan juga karena tidak efektif untuk menjangkau siswa,” ujar Yahya Zaini dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (27/12/2025).
Yahya menjelaskan, pelaksanaan MBG saat sekolah tidak aktif menghadapi sejumlah persoalan di lapangan. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah menurunnya standar kualitas dan nilai gizi makanan yang disalurkan kepada siswa. Menurutnya, evaluasi teknis menjadi penting agar tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi seimbang, tidak tereduksi hanya karena kendala pelaksanaan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Tangerang pada masa libur sekolah, ditemukan bahwa menu yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak lagi berupa makanan yang dimasak secara layak.
“Menu yang disajikan bukanlah menu yang dimasak, melainkan makanan siap saji. Saat kunjungan tersebut, menu yang diberikan hanya berupa roti, pisang, dan susu. Ini tentu mengurangi standar gizi yang seharusnya diterima anak-anak,” jelasnya.
Selain persoalan kualitas menu, Yahya juga menyoroti mekanisme pengambilan makanan di sekolah ketika siswa sedang libur. Skema tersebut dinilai justru menimbulkan beban tambahan bagi keluarga penerima manfaat.
“Kalau makanan tetap dibagikan di sekolah sementara siswa sedang libur, orang tua akan terbebani. Mereka harus memberikan uang transport kepada anaknya hanya untuk mengambil makanan,” katanya.
Lebih lanjut, Yahya mengingatkan agar wacana penyaluran MBG langsung ke rumah siswa tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian mendalam. Menurutnya, skema tersebut berpotensi menambah kompleksitas pelaksanaan serta meningkatkan biaya distribusi secara signifikan.
“Kalau makanan diantar ke rumah masing-masing, tentu akan menambah biaya transportasi dan lebih rumit karena rumah siswa tersebar luas. Pertanyaannya, biaya transportasi itu menjadi beban siapa?” ujarnya.
Ia menilai tidak realistis apabila biaya tambahan tersebut dibebankan kepada SPPG, mengingat jumlahnya yang cukup besar. Di sisi lain, jika dibebankan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), hal itu justru berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Baca Juga : Warung Makan Kesulitan Bahan Baku Akibat Program MBG
“Kalau dibebankan kepada BGN, ini menjadi pemborosan. Jadi kebijakan BGN yang tetap membagi makanan di saat libur sekolah sebaiknya dievaluasi, karena membebani orang tua, SPPG, dan BGN sendiri,” tegasnya.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Yahya menegaskan bahwa Program MBG tetap relevan dan perlu dilanjutkan, khususnya bagi kelompok sasaran nonpelajar. Ia menilai, selama ini penyaluran MBG untuk kelompok tersebut berjalan relatif efektif dan tepat sasaran.
“Kalau MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita boleh tetap dijalankan karena selama ini memang diantar ke rumah masing-masing,” tuturnya.
Yahya berharap pemerintah dan BGN dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan MBG, sehingga program unggulan tersebut tetap mampu mencapai tujuan utamanya tanpa menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat maupun pemborosan anggaran negara.
