Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah memastikan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi bencana susulan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi. Upaya mitigasi tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko kerusakan dan korban jiwa, terutama di daerah rawan longsor dan banjir.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat penanganan di lapangan. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pembersihan material kayu di aliran sungai yang berpotensi menyebabkan sumbatan dan memperparah bencana banjir.
“Kami meminta kepada Kementerian Kehutanan untuk mempercepat proses pembersihan di aliran-aliran sungai supaya nanti tidak ada sumbatan dari kayu-kayu yang kemarin seperti bencana yang pertama,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Baca Juga : Kemendagri Turunkan Inspektorat Awasi Kepala Daerah di Wilayah Terdampak Bencana Sumatra
Menurut Prasetyo, penanganan aliran sungai menjadi krusial karena curah hujan yang tinggi berpotensi kembali terjadi. Jika aliran sungai tersumbat, maka risiko banjir bandang dan luapan air ke permukiman warga akan semakin besar.
Selain itu, pemerintah juga meminta agar segera dilakukan pemetaan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kelerengan ekstrem. Pemetaan ini difokuskan pada daerah-daerah dengan kondisi tanah yang rentan, seperti tanah berlumpur atau lembek, yang mudah mengalami pergerakan saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi.
“Jenis yang longsor-longsor itu berada di tingkat yang kelerengannya cukup tinggi, dan pastilah jenis tanahnya termasuk tanah lumpur atau lembek, bukan tanah yang sifatnya kuat atau kasar,” paparnya.
Prasetyo menegaskan, setiap daerah memiliki karakteristik tanah yang berbeda sehingga penanganannya pun tidak bisa disamaratakan. Dengan mengetahui jenis tanah dan tingkat kerawanan suatu wilayah, pemerintah dapat menentukan langkah antisipasi yang lebih tepat untuk mencegah terjadinya bencana susulan.
Dalam upaya mitigasi tersebut, pemerintah juga menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kerja sama ini dilakukan untuk memadupadankan hasil evaluasi dan prediksi BMKG terkait wilayah-wilayah yang diperkirakan akan mengalami peningkatan curah hujan dalam waktu dekat.
Tak hanya fokus pada aspek teknis, pemerintah juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat. Warga di daerah rawan bencana diminta untuk meningkatkan kewaspadaan serta memahami langkah-langkah respons cepat jika terjadi bencana.
“Kami meminta dilakukan proses edukasi dan pemberitahuan kepada masyarakat di wilayah yang diprediksi akan mengalami peningkatan curah hujan. Itu beberapa mitigasi yang kita lakukan,” tutur Prasetyo.
Pemerintah berharap melalui langkah-langkah mitigasi yang terkoordinasi ini, dampak bencana akibat cuaca ekstrem dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di akhir tahun.
