Nusawarta.id, Banjarbaru – Jajaran Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (23/1/2026). Kunjungan ini dilakukan sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana akibat fenomena cuaca ekstrem, khususnya di wilayah pesisir Tanah Bumbu.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, dan disambut langsung oleh jajaran pejabat BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan fokus pada sinkronisasi data serta penguatan kapasitas penanganan bencana antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
I Wayan Sudarma menegaskan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan dalam menghadapi ancaman bencana alam yang bersifat dinamis dan sulit diprediksi. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci utama dalam melindungi keselamatan masyarakat.
“Kunjungan kerja kami ke BPBD Provinsi Kalimantan Selatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah. Fokus utama kami adalah mitigasi bencana guna menghadapi fenomena cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah pesisir seperti Tanah Bumbu,” ujar I Wayan.
Baca Juga : Komisi I DPRD Tanah Bumbu Evaluasi Program Pendidikan 2026 Bersama Dinas Pendidikan
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Tanah Bumbu menyoroti tiga aspek utama. Pertama, penguatan sinergi strategis dan pemetaan risiko bencana. Pembahasan meliputi penyelarasan data titik-titik rawan bencana, seperti banjir rob dan pasang surut akibat kondisi geografis Tanah Bumbu yang berbatasan langsung dengan laut, ancaman angin puting beliung pada masa peralihan musim, serta potensi tanah longsor di kawasan perbukitan dan jalur transportasi utama.
Kedua, penguatan kapasitas logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Komisi III memastikan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk optimalisasi fungsi Early Warning System (EWS) agar terintegrasi dengan sistem peringatan dini tingkat provinsi.
Selain itu, turut dibahas kesiapan stok logistik di gudang daerah serta skema dukungan anggaran melalui bantuan keuangan maupun hibah dari pemerintah provinsi dalam penanganan darurat.
Ketiga, penguatan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai strategi jangka panjang. Melalui pendampingan BPBD Provinsi, masyarakat diharapkan mampu melakukan evakuasi mandiri, memahami jalur evakuasi dan titik kumpul, serta mengenali tanda-tanda alam sebelum bencana terjadi.
Komisi III DPRD Tanah Bumbu berharap hasil kunjungan kerja ini dapat memperkuat koordinasi antarlembaga sehingga penanggulangan bencana ke depan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terukur demi keselamatan masyarakat di Kalimantan Selatan.
Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen secara simbolis dan foto bersama di depan Gedung BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh.
