Nusawarta.id, Tanah Bumbu – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Regulasi tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari perlindungan petani milenial, bantuan hukum bagi masyarakat miskin hingga pengelolaan keuangan daerah.
Penetapan dilakukan melalui rapat paripurna persetujuan Propemperda 2027, Senin (16/11/2026). Dari 10 Raperda yang disepakati, dua merupakan inisiatif DPRD dan delapan lainnya usulan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dua Raperda inisiatif DPRD yakni Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Milenial.
Baca Juga : Pemkab Tanah Bumbu Bekali Pelaku Usaha Mikro Strategi Pemasaran agar Naik Kelas
Sementara itu, delapan usulan pemerintah daerah meliputi Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, serta Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
Selain itu, terdapat perubahan Perda tentang RPJMD 2025–2029, perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026, Perubahan APBD 2027, dan APBD 2028.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Tanah Bumbu, Eryanto Rais, mengatakan penyusunan Propemperda 2027 telah diselaraskan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2030.
Menurutnya, Propemperda menjadi instrumen penting untuk memastikan pembentukan regulasi berjalan terencana, terpadu, dan sistematis sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Penyusunan Propemperda merupakan instrumen pengendali arah kebijakan hukum daerah,” ujarnya saat menyampaikan sambutan Bupati Tanah Bumbu dalam rapat paripurna.
Ia menjelaskan, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Tanah Bumbu, yakni BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab melalui penguatan sumber daya manusia serta tata kelola pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan.
Eryanto meminta seluruh perangkat daerah yang menjadi pemrakarsa segera menyiapkan naskah akademik, kajian, dan draf Raperda agar pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat, akademisi, tokoh adat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses penyusunan regulasi.
Dengan penetapan 10 Raperda prioritas tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai program pembangunan Tanah Bumbu memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.













Respon (1)