Wamensos: Tragedi Siswa SD di Ngada Jadi Alarm Pentingnya Akses Pendidikan Berkeadilan

  • Bagikan
Wamensos Agus Jabo Priyono bersama anak-anak sekolah rakyat (Foto: Kemensos/Nusawarta.id)

Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah merespons serius kabar duka meninggalnya seorang siswa sekolah dasar akibat bunuh diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menilai peristiwa tersebut menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan tentang urgensi memastikan akses pendidikan yang adil dan inklusif bagi seluruh anak Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Menurut Agus Jabo, pendidikan seharusnya menjadi ruang aman dan harapan bagi anak-anak untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, bukan justru menjadi sumber tekanan yang berujung pada tragedi. Karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai salah satu fokus utama melalui Program Sekolah Rakyat.

“Sekolah Rakyat adalah program strategis Presiden Prabowo yang bertujuan memutus transmisi kemiskinan antargenerasi lewat jalur pendidikan. Program ini memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa mengakses pendidikan yang layak,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Baca Juga : Cak Imin Minta Pejabat Lebih Peka Usai Siswa SD di NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Alat Tulis

Ia menjelaskan, calon peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok desil 1 dan 2. Untuk memastikan ketepatan sasaran, proses rekrutmen dilakukan secara aktif oleh petugas di lapangan dengan mendatangi langsung rumah calon siswa.

“Tim turun langsung ke lapangan agar benar-benar memastikan kondisi ekonomi keluarga calon siswa. Data tersebut kemudian disahkan oleh wali kota atau bupati sebelum diserahkan ke Kementerian Sosial. Ini penting agar prosesnya transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Agus Jabo juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Ia meminta pemda agar proaktif memperbaiki data keluarga kurang mampu yang belum terklasifikasi secara tepat dalam DTSEN.

Baca Juga  Aset Menua Picu Pembengkakan Biaya, Direktur Utama KPI Dorong Pemanfaatan AI untuk Perawatan Terintegrasi

“Pemda harus segera melakukan pemutakhiran dan mengusulkannya melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos. Ini penting agar tidak ada keluarga miskin yang tercecer dari program bantuan,” tegasnya.

Baca Juga : Tragedi Bunuh Diri Siswa SD di Ngada Dinilai Tamparan Keras bagi Negara

Terkait pembangunan Sekolah Rakyat, Agus Jabo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia minimal memiliki satu Sekolah Rakyat. Untuk itu, pemerintah daerah diminta segera mengusulkan ketersediaan lahan sebagai tahap awal pembangunan.

“Semakin banyak Sekolah Rakyat yang dibangun, semakin banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang bisa bersekolah. Dengan demikian, kita berharap tragedi seperti di Ngada tidak terulang di masa depan,” pungkas Agus Jabo.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *