Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen pada 2027 dan meningkat hingga 8 persen dalam jangka menengah. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong peningkatan investasi, produktivitas, ekspor bernilai tambah, serta pengembangan ekonomi syariah.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Investasi juga harus diarahkan pada proyek-proyek produktif yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi.
Hal itu disampaikan Dradjad saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (14/10/2026).
“Investasi perlu tumbuh lebih cepat dari PDB dan diarahkan ke proyek bernilai tambah tinggi. Ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau swasta sendiri,” ujar Dradjad.
Baca Juga : Pramono Anung Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Premanisme di Jakarta
Menurut dia, pemerintah akan memperkuat upaya penyederhanaan regulasi dan pemangkasan birokrasi untuk mempercepat realisasi investasi. Langkah tersebut dilakukan melalui debottlenecking atau pengurangan berbagai hambatan yang selama ini menghambat kegiatan usaha.
Penyederhanaan perizinan dinilai penting agar sektor swasta memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan usaha dan merealisasikan proyek-proyek strategis. Dengan demikian, investasi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat daya saing nasional.
“Pemerintah dan swasta harus bekerja bersama. Salah satu yang akan kami garap lebih intensif adalah debottlenecking, mengurangi regulasi dan birokrasi agar sektor swasta bisa bergerak lebih cepat,” katanya.
Selain mendorong investasi, pemerintah juga menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu sektor potensial untuk menopang pertumbuhan nasional.
Dradjad menyebut potensi belanja konsumen muslim dunia diperkirakan mendekati 3,6 triliun dolar AS pada 2029. Sementara itu, aset keuangan syariah global diproyeksikan mencapai 9,72 triliun dolar AS.
Besarnya potensi pasar tersebut dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam rantai pasok global, terutama melalui pengembangan industri halal dan berbagai produk berbasis ekonomi syariah.
Baca Juga : Pengamat Hukum: Pengadaan AVR PLTA Musi Tak Otomatis Mengandung Unsur Korupsi
Menurut Dradjad, penguatan sektor tersebut perlu berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas, pengembangan ekspor bernilai tambah, serta efisiensi logistik.
“Produktivitas naik, kemudian ekspor bernilai tambah didukung efisiensi logistik dan ekonomi syariah. Ekonomi syariah menjadi salah satu andalan kita untuk mencapai pertumbuhan 6 persen pada 2027 dan 8 persen dalam jangka menengah,” ujarnya.
Pemerintah berharap pengembangan ekonomi syariah tidak hanya memperluas akses terhadap pasar global, tetapi juga memperkuat daya saing industri nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Respon (1)