Nusawarta.id — Banjarmasin, Dua tahun bukan waktu yang panjang untuk mengubah sebuah negara. Namun, dua tahun cukup untuk melihat ke mana arah sebuah pemerintahan bergerak, persoalan apa yang dipilih untuk didahulukan. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto membawa sejumlah agenda yang menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai perhatian penting. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu yang paling menonjol, disertai dengan peningkatan ekonomi dan investasi.
Hall ini disampaikan oleh Korwil Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan, Ainul Mustofa pada Rabu (21/10/2026), ketika mencoba merefleksikan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai program-program prioritas yang telah dijalankan memiliki skala dan karakter yang berbeda. Namun, semuanya berhubungan dengan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Keluarga membutuhkan penghasilan yang cukup. Anak-anak memerlukan makanan bergizi. Orang yang sakit membutuhkan pelayanan kesehatan. Mereka yang belum memiliki pekerjaan mengharapkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.
Mustofa menganggap presiden Prabowo menunjukkan keberaniannya dengan menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam skala nasional. Besarnya program ini terlihat dalam data Badan Gizi Nasional. Pada 3 Maret 2026, jumlah penerima manfaat MBG tercatat mencapai 61.239.037 orang. Dari jumlah tersebut, 49.057.682 merupakan siswa sekolah. BGN juga menyebut Indonesia berada di posisi kedua dunia berdasarkan jumlah penerima program makan sekolah, merujuk pada data global yang dihimpun World Food Programme.
Angka itu menunjukkan bahwa program telah menjangkau masyarakat dalam skala besar. Membangun layanan dengan puluhan juta penerima tentu memerlukan koordinasi, tenaga pelaksana, sistem distribusi, dan pengawasan yang tidak sederhana. Namun, di sinilah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya mulai diuji.
“Banyaknya penerima belum otomatis membuktikan bahwa kualitas gizi anak meningkat. Hal itu harus dilihat melalui data dan evaluasi yang mengukur mutu makanan, keamanan pangan, kecukupan gizi, serta perubahan kondisi penerima dari waktu ke waktu,” kata Mustofa.
Presiden Dorong Peningkatan Bidang Kesehatan dan Ekonomi
Selanjutnya di sektor kesehatan, Presiden menjalankan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk memperluas kesempatan masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Pada 5 November 2025, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa lebih dari 50,5 juta orang telah mengikuti pemeriksaan dalam program tersebut. Capaian itu menunjukkan bahwa pemeriksaan kesehatan berskala luas dapat menarik partisipasi masyarakat. Program semacam ini juga membuka peluang untuk mengenali persoalan kesehatan lebih awal, sebelum berkembang menjadi kondisi yang membutuhkan penanganan lebih rumit.
Namun Mustofa menilai CKG jangan dilihat hanya dari jumlah orang yang diperiksa, tetapi juga dari apa yang terjadi setelah hasil pemeriksaan keluar. Contohnya adalah berapa banyak pasien yang memperoleh tindak lanjut, serta apakah fasilitas kesehatan mampu melayani masyarakat.
Selanjutnya di sektor ekonomi, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026. Kemudian Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaporkan bahwa realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka itu meningkat 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional tetap berkembang. Namun, angka pertumbuhan perlu dibaca bersama indikator lain untuk memahami bagaimana manfaatnya dirasakan masyarakat. Pertumbuhan produk domestik bruto tidak berarti setiap keluarga mengalami kenaikan pendapatan yang sama. Kondisi pekerja, pelaku usaha kecil, petani, dan rumah tangga berpenghasilan rendah dapat berbeda-beda. Lalu investasi yang besar tentu layak mendapat perhatian, tetapi ukuran akhirnya bukan hanya nilai modal yang tercatat dalam laporan, melainkan juga kualitas kegiatan produktif yang dihasilkan dan sejauh mana manfaatnya menjangkau masyarakat.
“Pada akhirnya masyarakat tidak hanya membutuhkan program dengan nama besar atau target yang tinggi. Jika kebijakan yang telah dimulai sejak dua tahun yang lalu mampu menghadirkan manfaat tersebut secara nyata dan merata, maka capaian pemerintahan tidak hanya akan terlihat dalam laporan resmi. Ia akan hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di sanalah ukuran keberhasilan seorang pemimpin menemukan maknanya” tutup Mustofa (Arm/Red).
