Nusawarta.id — Banjarmasin, Dua tahun kepemimpinan Presiden bukan waktu yang singkat untuk menguji arah. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Prabowo-Gibran membawa satu janji besar: Indonesia Emas 2045. Presiden Mahasiswa UIN Antasari periode 2024/2025 , Abdurrahman S.Pd, mempertanyakan, apakah saat ini Indonesia sudah berjalan sesuai jalurnya, atau berdiri di persimpangan jalan yang menuntut keberanian memilih arah.
Abdurrahman menilai pemerintah punya catatan yang layak diapresiasi. Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 tercatat 5,61 persen dan kuartal II-2026 sebesar 5,29 persen, sementara tingkat kemiskinan turun tipis dari 8,25 persen menjadi 8,07 persen. Di tengah ketidakpastian global, stabilitas makro itu bukan hal kecil. Program Makan Bergizi Gratis juga lahir dari niat yang baik, yakni memastikan anak-anak bangsa tidak tumbuh dengan perut kosong. Niat baik semacam itu patut dihargai.
Namun, angka pertumbuhan tidak otomatis berarti kesejahteraan yang dirasakan. Publik pun terbelah dalam membaca dua tahun ini. Survei Parameter Politik Indonesia mencatat 65,2% responden puas terhadap kinerja Presiden. Tetapi SMRC menemukan kepuasan terhadap Presiden turun dari 81,2% pada November 2025 menjadi 51,1% pada Juli 2026.
Di sisi lain, CELIOS memberi nilai rata-rata 4,6 dari 10 dari penilaian masyarakat, dan 2,8 dari 10 dari kalangan ahli. Gerindra menilai survei CELIOS tidak objektif, dan memang laporan itu tidak serta-merta mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu kita tidak perlu terburu-buru memihak satu angka. Yang justru penting dicatat adalah ketika angka-angka itu bergerak berlawanan arah, itu pertanda ada jarak antara yang diklaim negara dan yang dirasakan warga.
Jarak itu paling terasa di program andalan. MBG dikenal luas, tetapi kepuasan atasnya belum sebanding. Poltracking mencatat 55% puas dan 35,8% tidak puas. SMRC mencatat pengelolaannya banyak dilaporkan bermasalah, termasuk kasus keracunan. Program yang menyentuh kebutuhan dasar anak-anak tidak boleh ditawar soal keamanan dan kualitasnya.
Kemudian di sisi pembiayaan, realisasi investasi baru mencapai 49,5 persen dari target nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Artinya, mesin pertumbuhan yang dijanjikan masih perlu dibuktikan dengan lapangan kerja yang nyata.
“Di sinilah persimpangan itu terasa. Indonesia Emas tidak dibangun oleh program yang besar, tetapi oleh program yang tepat sasaran, bersih, dan bisa diuji. Satu jalan menuju kemajuan yang berkelanjutan. Jalan lain menuju kemegahan yang rapuh, ramai di panggung dan tipis di dapur rakyat,” ungkap Abdurrahman.
Baca Juga : Pakar Hukum Pidana UIN Jakarta RUU KUHAP Dominus Litis Berpotensi Abuse of Power, Perlu Diuji ke MK
Mantan Presiden Mahasiswa UIN Antasari itu menjelaskan beberapa hal yag layak diperjuangkan bersama. Yang pertama adalah evaluasi terbuka atas program prioritas, terutama MBG, dengan data yang bisa diakses publik dan diaudit independen. Selanjutnya prioritaskan lapangan kerja layak dan daya beli, terutama bagi anak muda dan kelas menengah yang paling terhimpit biaya hidup.
Selanjutnya agar tetap menjaga ruang kritik tetap lapang. Pemerintah menyatakan kritik harus dijawab dengan kerja yang lebih baik. Kalimat ini baik dan perlu dibuktikan, bukan hanya diucapkan. Kemudian perkuat tata kelola dan supremasi hukum, agar kebijakan lahir dari partisipasi yang bermakna, bukan dari tergesa-gesa. Terakhir, libatkan daerah dan kampus, agar program pusat tidak berhenti di meja rapat dan benar-benar sampai ke desa, sekolah, dan pesantren.
Bagi rakyat indonesia, momentum ini mengingatkan satu hal untuk jangan terjebak menjadi pemuja atau pencela. Kita dididik untuk berpikir jernih. Puji yang berhasil dengan data, kritik yang keliru dengan argumen, lalu tawarkan jalan keluar. Idealisme tanpa solusi hanya menjadi teriakan, dan dukungan tanpa kritik hanya menjadi tepuk tangan.
Dua tahun sudah berlalu, dan masih ada waktu untuk membenahi arah. Indonesia Emas bukan hadiah yang datang karena tanggal di kalender, tetapi hasil dari pilihan-pilihan yang berani dan jujur hari ini. Kami tidak menolak pembangunan, kami hanya ingin memastikan ia berpihak. Kami tidak anti terhadap kekuasaan, kami hanya menolak kekuasaan yang berhenti mendengar. Sebab pada akhirnya, emas itu bukan yang dipajang di panggung, melainkan yang dirasakan rakyat di meja makan, di ruang kelas, dan di lapangan kerja. (Arm/Red)
