Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan, Cegah Penyalahgunaan Wewenang

  • Bagikan
Komisi III DPR RI menggelar rapat soal RUU tentang Penyadapan bersama Baintelkam Polri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: ANTARA/Nusawarta.id)

Nusawarta.id, Jakarta – Komisi III DPR RI mulai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk membahas masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan, Senin.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pembahasan RUU tersebut menjadi perhatian serius menyusul kembali mencuatnya persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Menurutnya, penyadapan memang diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan. Namun, kewenangan tersebut harus dibatasi secara ketat agar tidak disalahgunakan dan melanggar hak privasi masyarakat.

Baca Juga : DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh dalam Revisi UU Pemilu, Sembilan Isu Jadi Sorotan

Habiburokhman menjelaskan, penyadapan berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas privasi yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa hak privasi merupakan hak yang tidak dapat dikurangi.

Ia menilai, aturan penyadapan yang saat ini tersebar dalam berbagai undang-undang, seperti UU KPK, UU Intelijen, UU Polri, dan UU Kejaksaan, belum mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaannya.

Perbedaan prosedur, mulai dari kewajiban izin pengadilan hingga jangka waktu penyadapan, dinilai masih menyisakan celah penyalahgunaan kewenangan.

Karena itu, Komisi III DPR mendorong adanya aturan khusus yang mengatur persyaratan, prosedur, serta batasan penyadapan secara jelas dan tegas.

Baca Juga : Pemerintah Perkuat Kemitraan dengan Muhammadiyah untuk Perluas Pembangunan Nasional

Habiburokhman berharap RUU tersebut dapat menciptakan mekanisme penyadapan yang profesional dan akuntabel, sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia.

“Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang,” tegasnya.

Baca Juga  LSI Nilai Pernyataan Jokowi Siap Turun ke 514 Daerah Sarat Pesan Politik
  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *