Maruarar Sirait: Sertifikat Tanah Gratis Beri Kepastian Hukum bagi Masyarakat

  • Bagikan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri acara Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower di Perumahan Pesona Kahuripan 15, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2026). (Foto: ANTARA/Nusawarta.id)

Nusawarta.id, Bogor – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut program sertifikat tanah gratis menjadi salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Hal itu disampaikan Maruarar saat mengunjungi Perumahan Pesona Kahuripan 15 di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang telah memiliki tanah selama belasan hingga puluhan tahun, tetapi belum memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Baca Juga : Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan, Cegah Penyalahgunaan Wewenang

“Program Presiden Prabowo memberikan sertifikat gratis tahun ini satu juta. Tadi Bapak sudah bisa menyaksikan begitu bahagianya. Banyak yang sudah puluhan tahun, belasan tahun punya tanah, tapi baru sekarang mempunyai sertifikat,” ujar Maruarar.

Ia menjelaskan, program sertifikasi tanah tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Selain sertifikat gratis, pemerintah juga menjalankan program bedah rumah serta memberikan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan PNM. Bahkan, bunga pembiayaan PNM diturunkan dari 22 persen menjadi 8 persen.

Di sektor perbaikan rumah, pemerintah juga memperluas sasaran program bantuan rumah tidak layak huni. Di Kabupaten Bogor, jumlah penerima meningkat dari 1.346 unit pada 2025 menjadi 10.000 unit pada 2026.

Baca Juga : Jelang Nataru, Rivqy Abdul Halim Minta Kemendag Kendalikan Harga Sembako

Sementara di Jawa Barat, sasaran program meningkat dari 6.347 unit menjadi 40.000 unit pada periode yang sama.

Pemerintah juga memberikan kemudahan kepemilikan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui bunga kredit 5 persen per tahun dan uang muka 1 persen. Selain itu, tersedia pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan.

Baca Juga  Menteri PU Sidak Sawah Kekeringan, Dody Soroti Laporan Anak Buah

Maruarar menegaskan, berbagai kebijakan tersebut dirancang secara terpadu agar masyarakat tidak hanya mendapatkan hunian layak dan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga memiliki kesempatan meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.

  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *