Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, segera melakukan perhitungan upah minimum 2027. Pemerintah menetapkan batas waktu pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2026.
Dikutip dari kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (17/11/2026), Yassierli mengatakan pemerintah telah menyusun jadwal penetapan upah minimum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu PP 49/2025, 21 November 2026. Sesudah UMP ditetapkan, 5 hari sesudahnya batas penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP),” ujar Yassierli.
Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menerbitkan surat edaran kepada para gubernur sebagai pedoman penetapan upah minimum 2027. Dalam ketentuan tersebut, UMP harus diumumkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMSP ditetapkan maksimal 26 November 2026.
Untuk tingkat kabupaten/kota, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026. Sementara Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) harus ditetapkan paling lambat 30 November 2026.
Yassierli menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Adapun penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.
Baca Juga : Kemnaker Siapkan Pelatihan Mekanik Mesin Kapal untuk Nelayan Banyuwangi
Terkait besaran kenaikan upah, Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan.
Formula perhitungannya mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Yassierli menyebut, jika sebelumnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 menetapkan rentang indeks tertentu sebesar 0,5 hingga 0,9, kini aturan terbaru memperluas batas atas menjadi 1.
“Indeks tertentu dalam PP 49/2025 berada di range 0,5-0,9. Di UU Nomor 27 Tahun 2026, indeksnya 0,5 sampai paling tinggi 1. Inilah yang akan kita pakai, kalau Gubernur, berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan daerah masing-masing menggunakan formula 0,5-1 indeks tertentu,” jelasnya.
Selain formula tersebut, pemerintah daerah dapat menggunakan estimasi KHL 2026 yang telah disusun Kemnaker sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan upah minimum.
Estimasi tersebut dihitung berdasarkan data konsumsi rumah tangga. Sementara survei harga komoditas untuk menghitung KHL baru akan digunakan sebagai dasar penetapan upah minimum 2028.
Yassierli menegaskan, data estimasi KHL dari Kemnaker bukan menjadi satu-satunya acuan. Dewan Pengupahan Daerah tetap perlu mengkaji dan menyesuaikannya dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
“KHL 2026 itu adalah hasil perhitungan, basisnya adalah konsumsi rumah tangga. Sekali lagi ini adalah sebagai pertimbangan, kami yakin Dewan Pengupahan Daerah akan mengkaji kembali data-data ini sesuai dengan kondisi daerah masing-masing untuk kemudian bisa memberikan masukan kepada Gubernur,” tegasnya.
Baca Juga : Prabowo Ungkap 16 Petugas Gugur Saat Padamkan Karhutla, Dua Helikopter Hilang
Di sisi lain, kalangan buruh mulai menyuarakan harapan terkait besaran kenaikan upah minimum tahun depan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal, berharap UMP 2027 naik sebesar 7,5 hingga 9,5 persen.
Menurut Said, penentuan kenaikan upah harus melalui pembahasan Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Ia juga meminta pemerintah tidak mengintervensi pembahasan dengan menetapkan indeks tertentu sebesar 0,7 seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kami berharap Mendagri dan Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, mengintervensi pakai indeks tertentu 0,7, pembahasan harus masuk Dewan Pengupahan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Senin (16/11/2026).
Said berharap pemerintah mempertimbangkan penggunaan indeks tertentu sebesar 0,9 dalam formula kenaikan upah minimum 2027.
Ia menyebut, usulan kenaikan upah rata-rata nasional mencapai 7,7 persen, dengan batas atas 9,5 persen bagi daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi.












