Panja Komisi III DPR Rampungkan Pembahasan RUU Perampasan Aset, Segera Dibawa ke Paripurna

  • Bagikan
Penandatanganan naskah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. (Foto: Tangkapan layar TV Parlemen/Nusawarta.id)

Nusawarta.id, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. RUU tersebut selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat kerja meminta persetujuan anggota Komisi III DPR dan pemerintah agar naskah RUU tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Baca Juga : Mensos Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Dibangun di Kawasan Hutan Kota UI

“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat, setuju?” tanya Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Persetujuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah RUU oleh perwakilan fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah, termasuk Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta perwakilan Kementerian Keuangan.

Dalam pembahasan sebelumnya, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy menyampaikan bahwa cakupan perampasan aset tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi.

Sejumlah tindak pidana lain juga masuk dalam cakupan pengaturan, di antaranya narkotika dan psikotropika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, serta penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Baca Juga : Siswa SD Negeri Bale Atu Antusias Sambut Program Makan Bergizi Gratis

Eddy menegaskan, efektivitas aturan tersebut tidak hanya bergantung pada jenis tindak pidana yang diatur, tetapi juga mekanisme pelaksanaannya.

Menurutnya, proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan hingga pengelolaan aset harus dilakukan secara adil dan memberikan kepastian hukum.

Baca Juga  DPR Dorong Diplomasi dan Pertimbangkan Operasi Militer Selain Perang untuk Bebaskan WNI di Myanmar

Pemerintah pun menyambut baik rampungnya pembahasan RUU tersebut pada tingkat pertama dan menyetujui agar pembahasannya dilanjutkan ke tingkat kedua untuk mendapatkan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.

  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *