Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan Universitas Indonesia (UI) tidak akan menggunakan kawasan hutan kota. Lahan yang sedang dipertimbangkan merupakan aset milik UI di sisi Jakarta yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan kota.
“Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada,” kata Gus Ipul, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, rencana tersebut berawal dari permintaan Kementerian Sosial kepada UI untuk mencari alternatif lahan pembangunan Sekolah Rakyat.
Baca Juga : Siswa SD Negeri Bale Atu Antusias Sambut Program Makan Bergizi Gratis
Pihak UI kemudian menawarkan beberapa pilihan lokasi, di antaranya Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur, yang masing-masing memiliki luas sekitar 1,5 hektare. Alternatif lainnya berada di Kampus UI Depok, tepatnya pada bagian kampus yang masuk wilayah Jakarta.
Namun, Gus Ipul menegaskan seluruh lokasi tersebut masih dalam tahap penjajakan dan belum ada keputusan final.
Rencana itu juga telah dikomunikasikan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pemerintah Provinsi DKI pada prinsipnya mendukung rencana tersebut selama memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, pemerintah masih harus melakukan pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan sebelum melanjutkan ke tahap perjanjian kerja sama (PKS).
“Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun,” tegasnya.
Baca Juga : Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar, Libatkan Sejumlah Ahli
Sebelumnya, Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro, juga memastikan lahan yang diusulkan bukan bagian dari kawasan hutan kota.
Menurut Erwin, lahan tersebut merupakan bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang lokasinya berdekatan dengan kawasan hutan kota.
UI menegaskan penetapan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Dengan demikian, rencana pemanfaatan lahan tersebut masih menunggu hasil kajian dan pemenuhan seluruh persyaratan sebelum diputuskan lebih lanjut.













Respon (1)