Nusawarta.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyebut, bila pilkada dikembalikan lewat DPRD tak bisa menjamin permainan politik uang akan hilang. Sebab, berdasarkan pengalaman, praktik kotor itu juga terjadi di ranah legislatif.
Hal ini menanggapi usulan Presiden RI Prabowo Subianto agar Pilkada dipilih oleh DPRD di masing-masing tingkatan, baik di level kabupaten/kota maupun provinsi.
“Kalau memang sekarang ada money politics, dipilih DPRD juga ada money politics-nya (politik uang). Kan kita sudah pengalaman dengan itu,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Rabu (18/12/2024).
Menurut dia, dengan adanya pemilihan langsung, rakyat akan memiliki preferensi mana calon kepala daerah yang sesuai dengan kepentingannya. Bahkan tidak sekadar didengar, tapi setelah menjabat, rakyat bisa menuntut dan menghukum dengan cara tidak memilihnya kembali di lima tahun berikutnya.
“Nah sekarang kalau kita mau kembali dipilih DPRD, apa jaminannya? Karena harus kita beri keyakinan kepada rakyat. Ketika dipilih DPRD nanti, rakyat mau ditempatkan sebagai apa? Rakyat nggak yakin itu. Karena kan kita udah punya pengalaman. Nanti rakyat akan jadi objek lagi,” ujarnya.
Oleh sebab itu, dengan adanya pemilihan langsung oleh rakyat, akan menempatkan masyarakat sebagai unsur terpenting dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Termasuk, memastikan memang pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
“Semangat kita waktu itu, maka dipilihlah Pilkada langsung ini, dan ternyata memang ada insentif yang kita dapat dengan memilih langsung ini, yaitu insentif psikologis dan sosial. Terbentuk ekosistem demokratis di mana setiap calon kepala daerah, bahkan sebelum pencalonan sampai dia dilantik berusaha betul agar program yang disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat,” katanya. (Ki/red)
