Nusawarta.id, Jakarta – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Konfirmasi tersebut disampaikan Budi Arie melalui pesan singkat pada Rabu (11/11/2026).
Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar pengunduran diri Gibran, Budi Arie memberikan jawaban singkat.
“Betul,” jawabnya.
Namun, ketika ditanya apakah dirinya sempat bertemu dan berkoordinasi langsung dengan Gibran terkait keputusan tersebut, Budi Arie belum memberikan keterangan lanjutan hingga berita ini ditulis.
Sementara itu, upaya konfirmasi di Istana Wakil Presiden juga belum mendapatkan keterangan resmi mengenai kabar pengunduran diri tersebut.
Baca Juga : Syahganda Tegaskan Gibran Tak Punya Ruang Lagi Ajukan Gugatan ke PTUN soal Ijazah
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, niat tersebut berkaitan dengan dinamika politik dan hukum yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen ijazah Gibran.
“Memang tentunya Bapak Wakil Presiden dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri untuk menghadapi dinamika yang berkembang mengenai putusan di MK dan Mahkamah Agung,” kata Prasetyo di Istana Presiden, Jakarta.
Prasetyo juga meluruskan anggapan bahwa Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Dalam pertemuan itu, kata dia, Prabowo justru memberikan sejumlah saran.
Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
Baca Juga : Seluruh Fraksi DPR Ajukan Hak Menyatakan Pendapat untuk Proses Pemakzulan Gibran
Catatan: Naskah ini masih memuat klaim pengunduran diri yang memerlukan konfirmasi resmi dari Istana dan dokumen kenegaraan. Pernyataan Budi Arie melalui pesan singkat saja belum cukup untuk memastikan pengunduran diri Wapres telah sah secara konstitusional.
