Nusawarta.id, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota Polri pada 2026. Nilai tersebut meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp49,9 triliun.
Kebijakan ini diumumkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Indonesia Economic Outlook yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Dalam paparannya, Purbaya menegaskan bahwa anggaran THR telah dialokasikan sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada awal tahun.
“THR ASN/TNI/Polri,” demikian tertulis dalam slide presentasi yang ditampilkan Purbaya di hadapan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan ekonomi.
Menurut dia, pencairan THR direncanakan berlangsung pada awal Ramadan 2026, meski tanggal pastinya belum ditetapkan. “Sudah pasti nanti. Tapi saya enggak tahu tanggal pastinya yang jelas. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujarnya.
Pemerintah berharap injeksi belanja negara melalui THR dapat memperkuat likuiditas masyarakat menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Momentum musiman tersebut dinilai krusial untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya menekankan, strategi belanja negara pada awal tahun akan difokuskan untuk memastikan akselerasi ekonomi terjadi sejak kuartal pertama.
“Jadi kita keluarkan semua belanjanya mungkin di bulan pertama untuk memastikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi masih akan berkelanjutan,” katanya.
Selain THR, pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus tambahan, antara lain percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), rehabilitasi pascabencana, serta paket stimulus ekonomi lainnya. Secara keseluruhan, total belanja negara pada awal tahun diproyeksikan mencapai Rp809 triliun.
Kebijakan fiskal 2026, lanjut Purbaya, dirancang tetap ekspansif guna mendorong pertumbuhan ekonomi melampaui asumsi dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan dapat mendekati 6 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kita di APBN tahun ini 5,4 persen, tapi saya akan coba dorong ke arah 6 persen. Saya bayarnya dari situ,” jelasnya.
Baca Juga : Menkeu Purbaya Minta Publik Tak Terus Persoalkan Program Makan Bergizi Gratis
Ia menilai kuartal pertama 2026 menjadi fase penentu capaian ekonomi sepanjang tahun. Dengan dukungan pencairan THR dan stimulus belanja lainnya, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi dapat terdongkrak lebih tinggi sejak awal tahun.
“Kuartal I-2026 adalah kunci. Karena itu dengan adanya THR biasanya bisa dorong (pertumbuhan ekonomi) lebih tinggi,” pungkas Purbaya.
Kebijakan ini sekaligus menjadi angin segar bagi ASN dan aparat TNI/Polri, terutama di tengah dinamika ketenagakerjaan yang masih diwarnai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.
