Nusawarta.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 65,4 persen menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan agenda pembangunan nasional.
Menurut Iwan, angka tersebut menunjukkan program-program prioritas pemerintah mulai memberikan dampak yang dirasakan masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar capaian itu tidak membuat pemerintah berpuas diri.
“Menurut saya, hasil survei ini menunjukkan bahwa program-program prioritas Presiden Prabowo mulai memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat. Publik tentu akan menilai pemerintah dari apa yang mereka rasakan, bukan hanya dari apa yang disampaikan pemerintah,” ujar Iwan, Senin (18/10/2026).
Ia menyebut sejumlah program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta perluasan akses layanan dan perlindungan sosial.
Baca Juga : Cak Imin Ajak Siswa Sekolah Rakyat Doakan Prabowo di HUT ke-75
Iwan menilai, apabila dilaksanakan secara efektif, program-program tersebut berpotensi meningkatkan pemenuhan gizi anak, memperluas akses pendidikan, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar memenuhi target administratif.
“Program prioritas pemerintah akan mendapatkan legitimasi yang lebih kuat ketika manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Misalnya, anak-anak mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, keluarga terbantu mengakses layanan pendidikan, dan masyarakat desa memiliki peluang ekonomi yang semakin terbuka,” tuturnya.
Meski demikian, Iwan mengingatkan pemerintah agar memastikan manfaat program tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan atau kelompok tertentu. Ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, pemerataan distribusi, dan pengawasan dinilai menjadi faktor penting agar program menjangkau masyarakat secara luas.
Ia juga menegaskan, tingkat kepuasan publik sebesar 65,4 persen tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Hasil survei tersebut hanya menggambarkan penilaian responden pada saat survei dilakukan dan tidak serta-merta menunjukkan seluruh persoalan masyarakat telah terselesaikan.
Baca Juga : Bapanas Andalkan Stabilitas Harga Pangan untuk Jaga Inflasi 3,28 Persen
“Angka kepuasan ini patut diapresiasi, tetapi bukan alasan untuk berpuas diri. Masih ada kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaat kebijakan secara optimal. Pemerintah harus menjadikan hasil survei ini sebagai dorongan untuk memperbaiki pelaksanaan program dan menjawab persoalan yang masih dirasakan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iwan menilai evaluasi kinerja pemerintah perlu didasarkan pada indikator konkret, mulai dari perbaikan status gizi, peningkatan akses pendidikan, penguatan daya beli, pembukaan lapangan kerja, hingga peningkatan pendapatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, tingkat kepuasan publik perlu diimbangi dengan evaluasi dampak kebijakan secara berkelanjutan. Pemerintah juga dituntut memastikan setiap program prioritas memberikan hasil yang terukur dan berkelanjutan.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar seberapa tinggi tingkat kepuasannya, melainkan seberapa besar perubahan positif yang terjadi dalam kehidupan rakyat. Survei ini memberikan sinyal yang baik, dan tantangan pemerintah berikutnya adalah memastikan sinyal positif tersebut benar-benar diperkuat oleh hasil pembangunan yang nyata,” pungkas Iwan.
Respon (1)