Nusawarta.id, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengimbau para kepala daerah untuk mengurangi jumlah pasukan protokoler dalam setiap kegiatan dinas mereka. Imbauan ini disampaikan dalam acara peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang digelar di gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Menurut Setyo, keberadaan protokoler yang berlebihan tidak hanya menciptakan pemborosan anggaran, tetapi juga menambah beban keuangan negara. Ia menegaskan bahwa efisiensi harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama di daerah yang masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran.
“Mohon maaf, protokoler sebaiknya dikurangi, Bapak-Ibu Kepala Daerah. Ibarat kata, kalau berkunjung atau melakukan perjalanan dinas, dikurangi saja. Itu bagian dari efisiensi. Jangan sampai pasukannya terlalu banyak,” ujar Setyo dalam acara tersebut, seperti dikutip dari kanal YouTube KPK RI.
Setyo menyoroti fenomena di mana kepala daerah sering didampingi oleh rombongan besar yang terdiri atas berbagai personel, mulai dari ajudan, protokoler, asisten pribadi, pengawal, hingga operator dan sopir cadangan. Ia menilai jumlah yang berlebihan itu tidak hanya membebani keuangan negara, tetapi juga menciptakan kesan eksklusivitas yang kurang sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang sederhana dan efisien.
“Bayangkan, semua orang itu pasti mendapatkan honor perjalanan dinas. Padahal, kalau jumlahnya bisa dikurangi, dana tersebut bisa dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Setyo menjelaskan bahwa KPK telah menerapkan efisiensi anggaran sejak lama, termasuk dalam pengelolaan protokoler bagi pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Ia mencontohkan bahwa sejak dirinya bergabung dengan KPK pada tahun 2018, standar efisiensi sudah diterapkan secara ketat.
“KPK ini sudah super efisien sejak dulu. Kami di sini tidak ada protokoler yang terlalu banyak. Yang penting tugas dan fungsi berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ia pun membagikan pengalamannya saat menjalani kegiatan di luar kota, salah satunya ketika menghadiri retret di Magelang. Dalam kesempatan tersebut, ia hanya didampingi oleh satu orang, tanpa rombongan besar seperti yang lazim dilakukan oleh pejabat lainnya.
“Waktu itu saya hanya berdua saja. Tidak ada masalah, semuanya berjalan lancar. Jadi, saya kira kepala daerah juga bisa melakukan hal yang sama. Tidak perlu membawa terlalu banyak orang jika memang tidak diperlukan,” ungkapnya.
Imbauan ini, menurut Setyo, bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga tentang menanamkan budaya kesederhanaan dalam pemerintahan. Ia berharap kepala daerah dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan prinsip efisiensi tanpa mengorbankan efektivitas kerja.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya berbicara tentang transparansi dan pengawasan anggaran, tetapi juga tentang bagaimana pejabat negara bersikap dalam menggunakan fasilitas yang diberikan.
“Sederhana dalam menjalankan tugas bukan berarti mengurangi wibawa seorang pemimpin. Justru, masyarakat akan lebih menghargai pemimpin yang menunjukkan komitmen terhadap efisiensi dan keberpihakan pada kepentingan publik,” pungkasnya.
Imbauan ini menjadi bagian dari agenda KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan efisien. Dengan semakin ketatnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah, Setyo berharap para kepala daerah dapat lebih bijak dalam mengalokasikan dana, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (San/Red)
