Nusawarta.id, Barabai – Korps HMI-Wati Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Selatan (Kohati Badko HMI Kalsel) mendesak Pengurus Besar Kohati HMI untuk segera menerbitkan Pedoman Dasar Kohati (PDK) hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-XXV di Pontianak. Hingga kini, dokumen tersebut belum dirilis, sehingga organisasi masih berpedoman pada hasil Munas sebelumnya.
Ketua Umum Kohati Badko HMI Kalsel, Khairatunnisa, menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya kepengurusan PB HMI periode 2024-2026 dalam menindaklanjuti hasil Munas. Menurutnya, PDK merupakan panduan utama dalam menjalankan aktivitas Kohati di berbagai tingkatan.
“Sudah lebih dari satu tahun sejak Munas Kohati di Pontianak, tetapi kami masih menggunakan PDK hasil Munas Surabaya. Padahal, dalam Munas Pontianak telah ada pembaruan yang disesuaikan dengan tantangan organisasi saat ini,” ungkapnya.
Khairatunnisa juga menyoroti penggunaan PDK lama dalam berbagai forum resmi Kohati, seperti Pleno 1 Kohati PB dan Latihan Khusus Kohati (LKK) di berbagai cabang. Ia menegaskan bahwa PDK hasil Munas Pontianak harus segera disosialisasikan ke seluruh Kohati se-Indonesia.
“Kami menuntut kepastian, bukan sekadar janji. Dalam Pleno 1 sudah ada permintaan maaf, tetapi hingga kini belum ada kejelasan. Ini sangat menghambat gerak organisasi,” tegasnya.
Ia berharap KOHATI PB HMI segera menerbitkan PDK terbaru agar Kohati di berbagai tingkatan dapat menjalankan program sesuai arahan yang telah disepakati.
“Semoga Pedoman Dasar Kohati hasil Munas Pontianak segera diterbitkan agar dapat menjadi pegangan bersama dalam menjalankan roda organisasi,” pungkasnya. (Syairi/Red)
