Nusawarta.id, Tanah Bumbu – Perjuangan panjang DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengawal aspirasi masyarakat wilayah kepulauan akhirnya membuahkan hasil nyata. Memasuki awal tahun 2026, aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) resmi menerangi Desa Pulau Burung, Kecamatan Simpang Empat, sekaligus mengakhiri puluhan tahun keterbatasan akses penerangan yang dialami warga setempat.
Masuknya listrik PLN ke desa pesisir tersebut menjadi tonggak penting bagi masyarakat Pulau Burung. Selama bertahun-tahun, warga hanya mengandalkan penerangan seadanya, seperti genset dan lampu minyak, dengan jam operasional terbatas.
Kondisi ini tidak hanya membatasi aktivitas ekonomi, tetapi juga berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat secara umum.
Keberhasilan ini dinilai sebagai bukti nyata peran DPRD Tanah Bumbu dalam menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan penganggaran, khususnya dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terluar dan kepulauan.
Baca Juga : Bupati Tanah Bumbu Buka Turnamen Futsal STIKES Cup 2026
Aspirasi warga Pulau Burung yang selama ini disuarakan akhirnya mendapat perhatian serius hingga terealisasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Tanah Bumbu, Abdul Rahim, menjadi salah satu figur sentral dalam perjuangan tersebut. Sebagai wakil rakyat dari daerah kepulauan, ia dikenal konsisten menyuarakan kebutuhan masyarakat Pulau Burung dalam berbagai forum resmi DPRD, rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, hingga komunikasi lintas instansi terkait.
“Perjuangan menghadirkan listrik ke desa kami tidak singkat. DPRD, khususnya Pak Abdul Rahim, terus mengawal aspirasi ini sampai benar-benar terwujud,” ujar salah satu tokoh masyarakat Desa Pulau Burung, Selasa (20/1/2026).
Warga menilai, peran DPRD tidak hanya sebatas menyampaikan aspirasi, tetapi juga aktif melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan hingga realisasi pembangunan jaringan listrik. Komunikasi yang intens antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak PLN dinilai menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Pulau Burung, Saidina. Ia menegaskan bahwa hadirnya listrik PLN merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak. Namun demikian, peran DPRD dalam mengawal kebijakan dan memastikan keberlanjutan program sangat dirasakan oleh masyarakat di lapangan.
“DPRD memahami kondisi kami. Mereka tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi juga turun langsung dan memastikan kebutuhan warga benar-benar diperjuangkan,” kata Saidina.
Dengan masuknya listrik PLN, warga Pulau Burung kini dapat menikmati penerangan selama 24 jam. Aktivitas ekonomi masyarakat, seperti usaha perikanan dan rumah tangga, diharapkan semakin berkembang. Selain itu, anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman pada malam hari, sementara fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah juga mendapat manfaat besar.
DPRD Tanah Bumbu berharap keberhasilan ini dapat menjadi model percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan lainnya. Pemerataan pembangunan, khususnya bagi masyarakat pesisir dan daerah terluar, dinilai harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kesenjangan dengan wilayah daratan.
Dengan terealisasinya akses listrik di Desa Pulau Burung, DPRD Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan memperjuangkan pemerataan pembangunan. Harapannya, tidak ada lagi wilayah kepulauan yang tertinggal dalam menikmati layanan dasar negara, termasuk listrik sebagai kebutuhan fundamental masyarakat modern.
