Nusawarta.id, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuntut langkah tegas dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk segera memberantas praktik mafia impor tekstil dan pakaian impor ilegal yang dinilai merugikan negara dan mengancam masa depan industri tekstil nasional.
“Kami menilai pemberantasan mafia impor tekstil dan pakaian bekas bukan sekadar isu penegakan hukum, tetapi menyangkut nasib jutaan pekerja serta masa depan industri tekstil dalam negeri,” tegas Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, dalam keterangan persnya, Senin (27/10/2025).
Mulyanto menyoroti kondisi pasar dalam negeri yang menurutnya telah lama dibanjiri barang impor ilegal yang masuk tanpa izin dan tanpa membayar pajak. Hal ini, lanjutnya, telah menggerus daya saing pabrik-pabrik lokal, bahkan menyebabkan sejumlah perusahaan gulung tikar.
“Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa harus bersikap tegas dengan menindak mafia impor melalui sanksi berat, denda, dan blacklist. Kebijakan ini tidak boleh berhenti pada wacana, pemusnahan simbolik, atau sekadar mencari sensasi,” kata Mulyanto.
Politikus senior PKS ini juga menyesalkan sikap pemerintah sebelumnya yang terkesan membiarkan praktik ilegal ini terjadi. Menurutnya, pembiaran tersebut telah merusak ekosistem industri nasional secara sistematis.
“Pemerintah harus bergerak bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian untuk memastikan sistem impor bersih dari praktik curang yang selama ini menimbulkan kerugian besar bagi negara dan pelaku industri lokal,” ujar Mulyanto.
Mulyanto menekankan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sejatinya masih menjadi sektor vital. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih mendekati satu persen dan menyerap lebih dari tiga juta tenaga kerja. Dengan kebijakan yang berpihak, TPT berpotensi menjadi tulang punggung reindustrialisasi nasional.
Baca Juga : Menkeu Purbaya: Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Bisa Dipotong Jika Tak Terserap
“Jika mafia impor terus dibiarkan, maka kebijakan pembangunan industri hanya akan menjadi slogan tanpa isi,” pungkas Mulyanto.
PKS menyerukan agar pemerintah tidak hanya melakukan tindakan simbolik, melainkan memastikan setiap kebijakan dan operasi pemberantasan mafia impor berjalan tuntas, demi melindungi industri lokal dan menjaga lapangan pekerjaan bagi jutaan pekerja tekstil nasional. (Fikri/Red).
