Nusawarta.id, Jakarta – Perhimpunan Mahasiswa Kalimantan Selatan (PMKS) Jakarta menyoroti efisiensi anggaran serta pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi kebijakan pemerintahan saat ini. Mereka menilai kebijakan tersebut menimbulkan dampak signifikan, terutama pada sektor pendidikan.
Fathurahman, Kepala Bidang Kajian dan Strategi (Kastrat) PMKS Jakarta, pada 19 Februari 2025 menyampaikan bahwa efisiensi anggaran senilai Rp306,7 triliun yang mencakup pendidikan dan beberapa kementerian lainnya memicu dampak luas bagi masyarakat.
“Pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Namun, saat ini justru diposisikan sebagai aspek penunjang dalam program strategis nasional,” ujarnya.
Menurut Fathurahman, kajian yang dilakukan PMKS Jakarta menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab efisiensi anggaran, yakni gemuknya struktur kabinet serta besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis.
“Kondisi ini menimbulkan dilema di masyarakat, terutama bagi sektor pendidikan yang terkena dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran ini,” tambahnya.
Ia juga menyoroti jumlah kementerian yang mencapai 48 serta tambahan badan-badan baru dan staf khusus yang dinilai membutuhkan biaya operasional besar.
“Oleh karena itu, kami menilai perlu ada evaluasi terhadap keputusan Presiden Prabowo terkait penambahan jumlah kementerian, badan, serta staf khusus agar kebijakan ini lebih efektif dan tidak membebani sektor lainnya,” tutupnya. (Syairi/Red)
